Mendagri Muhammad Tito Karnavian (tengah) didampingi Gubernur Bali I Wayan Koster (kiri) dan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh (kanan) ketika memberikan keterangan pers, sesaat setelah menyampaikan sambutan dalam acara Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Tahun 2022, di Nusa Dua, Selasa (8/2/2022) malam
KUTSEL – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyambut positif penerapan digitalisasi layanan administrasi kependudukan (adminduk). Namun dirinya mengingatkan, agar hal tersebut tetap dibarengi dengan integritas dan budaya kerja yang baik. Demikian disampaikannya ketika hadir dalam kegiatan Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Tahun 2022, di Nusa Dua, Selasa (8/2/2022) malam.
Pengangkatan tema ‘SIAK Terpusat: Layanan Adminduk Digital dalam Genggaman’, dipandang sebagai sebuah inisiatif yang bagus. Apalagi diketahui dia, kini sudah ada banyak dinas di daerah mengeluarkan terobosan-terobosan yang sejalan.
“Kita harus ambil nilai plus dari perkembangan teknologi informasi yang terus bergerak ini, untuk kepentingan rakyat. Termasuk dalam hal pemberian layanan publik. Jadi jangan berhenti berinovasi,” ucapnya dalam sambutan.
Penerapan digitalisasi itupun dirasa sangat dibutuhkan dalam hal penciptaan satu big data. Meski disadari, oleh luasnya wilayah Indonesia, itu bukan merupakan perkara mudah.
“Jadi itu memang tidak gampang. Belum lagi ada wilayah yang internetnya masih belum bagus, lemot, bahkan blank spot. Tapi inilah tantangan kita. Jangan pesimis, kita harus terus maju untuk membuat perubahan-perubahan,” tegasnya.
Namun sejalan dengan itu, Menteri Tito mengingatkan agar evaluasi terus dilakukan. Salah satu terpenting, yakni perbaikan kultur.
“The man behind the gun tetap berlaku. Sehebat apapun senjatanya, tetap saja tergantung siapa yang pakai. Oleh karena itu perbaikan integritas menjadi hal yang sangat mutlak. Tantangannya adalah mengubah mindset yang betul-betul melayani,” sebutnya.
Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Badung diangkatnya sebagai sebuah contoh. Saking bangganya, Mendagri bahkan mengarahkan agar peserta Rakornas bisa menyempatkan diri bertandang ke MPP Kabupaten Badung.
“Saya sudah melihat beberapa Mall Pelayanan Publik, salah satu yang membuat saya nge-fans adalah Mall Pelayanan Publik Kabupaten Badung. Yang membuat saya kagum, adalah budaya atau kultur kerjanya. Coba masuk ke sana, itu akan merasa seperti masuk ke lingkungan perbankan. Jadi di sana sudah bisa membuat mindset layanan seperti swasta tapi di dalam lingkungan pemerintahan. Itu yang luar biasa. Di sana, kita akan disambut wajah-wajah yang welcome, bukan seperti macan yang mau menggigit,” ucapnya.
Evaluasi juga menjadi penekanannya karena diyakini bahwa seperti apapun sistem, maka akan masih menyisakan celah. Menyikapi hal tersebut, dirinya meminta agar segenap Dinas Dukcapil se-Indonesia agar mengambil tindakan tegas jika menemukan ada oknum-oknum yang masih nakal, misalnya melakukan praktek pungli.
“Kami harapkan semuanya dibersihkan dan dibenahi, sehingga dapat disegani, mendapat image positif, dan dicintai masyarakat,” imbuhnya dalam acara yang dihadiri pula Gubernur Bali I Wayan Koster.
Sementara itu, mengutip laporan dari Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Rakornas tersebut digelar dalam rangka memberikan layanan lebih cepat dan berkualitas. Dengan kata lain, yakni mewujudkan pelayanan yang membuat masyarakat senang dan berbahagia.
“Dukcapil Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota harus melakukan konsolidasi organisasi karena kita bekerja dalam keadaan pandemi Covid-19. Selain itu, di depan kita yakni pada 2024 nanti, juga sudah ada pekerjaan besar. Yang tahapannya, bahkan sudah harus kita mulai tahun ini,” ucapnya.
Sesuai jadwal dari KPU, sambung dia, Kemendagri sudah harus menyerahkan DP4 pada tanggal 14 Oktober 2022 atau 16 bulan sebelum pencoblosan. Kaitan dengan itulah maka konsolidasi Disdukcapil se-Indonesia dirasa sangat penting untuk segera dilakukan.
“Data sementara yang ada dalam database Dukcapil, ada sekitar 206 juta Daftar Pemilih Potensial Pemilu,” sambungnya sembari menambahkan, untuk capaian perekaman KTP-el sudah berada pada angka 99,21%, Akta Kelahiran 96,57%, dan Kartu Identitas Anak 41,98%. Semuanya sudah berada di atas target, seperti ditetapkan dalam RPJM Nasional.
Lebih lanjut dia juga melaporkan soal Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat. Kata dia, itu adalah piranti yang digunakan agar layanan adminduk bisa dilaksanakan online secara nasional. Tentunya dengan tetap memperhatikan efisiensi dan kecepatan layanan. (adi/jon)
.
