KARANGASAEM—Proses ngadegang Bendesa di Desa Adat Liligundi, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, masih berbuntut panjang. Kendati Ketut Alit Suardana sudah ditetapkan sebagai Bendesa,namun krama adat masih tetap protes. Pasalnya, proses ngadegang bendesa yang dilakukan panitia kala itu dinilai melanggar awaig-awig.
Merasa dizolimi atas ulah panitia dan prajuru adat, krama Liligundi, kembali menggelar aksi penolakan dan mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Bendesa Adat Liligundi dan prajuru adat laainnya. Aksi penolakan itu dilakukan di pelataran Pura Desa, desa adat, Kamis (20/1/2022).
I Wayan Wenten, mewakili krama adat Liligundi, dalam aksinya mengatakan, penolakan atas pembentukan prajuru adat di bawah kemimpinan Bendesa I Ketut Alit Suardana, berangkat dari kekecewaan krama yang selalu dipermainkan prajuru adat.
“Kami kembali turun menggelar aksi,karena sudah tidak percaya lagi dengan prajuru adat yang sekarang. Keberadaan prajuru dan Bendesa Adat sekarang sangat cacat, karena proses ngadegang bendesa yang dilakukan Keputusan ngadegang bendesa dan keputusan yang dikeluarkan telah melanggar awig-awig,” kata Wenten.
Pelanggaran atas keberadaan awig tidak hanya dilakukan dalam proses ngadegang bendesa,kata Wenten, juga menyangkut permaian kotor yang dilakukan prajuru adat yang sengaja mengulur-ulur waktu terhadap perpanjangan masa bhakti prajuru adat selama tiga tahun tanpa ada musyawarah dengan krama dan hanya disepakti beberapa orang saja.
“Sudah beberapa kali diperpajang terus. Kalau tidak salah masa perpanjangan akan berakhir pada 13 Maret 2022,” ungkap Wenten.
Mengacu permainan kotor yang dilakukan Bendesa dan prajuru adat, kata Wenten,krama Liligundi segera akan membentuk prajuru adatbaru dengan dalih demi kenyamanan dan ketentraman krama. Rencananya, pembentukan prajuru baru itu akan dilaksanakan dalam 10 hari kedepan, sesuai awaig-awig yang dimiliki Desa Adat Liligundi dan tidak melanggar aturan yang ada.
“Kami tidak mempersalahkan prajuru yang dibentuk nanti dikatakan sah atau tidak. Tapi, yang pasti pembentukan prajuru baru ini agar krama mendapat peladenan ketika ada keperluan prajuru adat,”katanya.
Seperti diketahui, sengkarut yang membelenggu Desa Adat Liligundi dipicu proses ngadegang Bendesa dan prajuru lainnya tidak dinilai sesuai dengan awig-awig yang ada di desa setempat. Persoalan yang paling pelik dan sampai sekarang belum bisa dituntaskan,berkaitan perarem yang dibuat panitia dalam proses ngadegang bendesa tersebut.
Ketua Pecalang Desa Adat Liligundi, I Made Sukadana mengatakan, terkait proses ngadegang bendesa itu, panitia turun mencari calon untuk bendesa dari 218 KK krama adat uang ada disana. Pencarian calon diawali dari Banjar Liligundi Kelod. Di sana terdapat dua orang calon,yakni I Ketut Alit Suardana dan Wayan Yasa. Sedangkan pencarian di Banjar Liligundi Kaja ketemu sebanyak tiga calon.
“Saat itu kami masih berfikir, pelaksanaan pemilihan ini sesuai dengan awig-awig desa adat yang ada. Tapi, setelah saya diundang tahu-tahu ada panitia pararem. Dalam perarem ini termuat yang bisa mencalonkan diri menjadi bendesa adat minimal pendidikan SMP. Perarem yang dibuat panitia sangat bertentangan dengan awig-awig. Karena dalam awig-awig tidak mengatur persyaratan tersebut,” terangnya.
Menurut Sukadana, perarem yang dibuat panitia ngadegang bendesa itu sedikit memaksa. Ini terlihat dari pengakuan panitia pararem, mereka sudah melaksanakan paruman dan disetujui oleh warga sesuai dengan tanda tangan warga yang hadir.
Sejatinya, tanda tangan itu bukan persertujuan terkait pararem, tapi tanda tangan kehadiran saja. Ini menjadi semakin terlihat aneh, karena daftar hadir krama disebut sebagai persetujuan dari pararem itu,” sergah Sukadana.
Dikonfirmasi terpisah, Bendesa Adat Liligundi, I Ketut Alit Suardana, menyikapi dingin aksi yang digelar beberapa kramanya itu. Menurutnya aksi tersebut sama halnya mencederai keberadaan desa adat. Terlebih prajuru yang ada sudah memiliki kekuatan hukum yang sah.
Terhadap aksi tersebut, Suardana juga mempertanyakan posisi wenten sebelum tahun 2000. Saat itu, pentolan pergerakkan aksi demo pelengseran Bendesa dan prajuru adat lainnya sebagai krama asesabu.
“Tolong dicatat, dia itu sebelumnya adalah krama asesabu dan bukan krama murwa (muwed). Ketika ada dinamika, tahun 2000 krama murwa dilebur di Desa Adat Liligundi,” jelasnya.
Bendesa Madya MDA Kabupaten Karangasem ini menambahkan, dia tidak ambil pusing terhadap gerakkan yang dilakukan Wenten dan teman-temannya. Pasalnya, persoalan yang ada di desa adatnya, sejatinya berawal dari masalah pribadi.
Proses ngadegang bendesa yang dilakukan panitia, juga sudah sesuai dengan juklak dan juknis dari MDA Provensi Bali. Persayaratan calon bendesa minimal sudah menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMP.
“Kalau proses ngadegang bendesa di persoalkan itu jelas sangat keliru, karena panitia menjalankan itu mengacu juklak dan juknis dari MDA Provinsi Bali,”pungkasnya. (wat/jon)
