GIANYAR – Diduga mangkir dari kewajiban membayar utang, salah seorang anggota DPRD Gianyar dari Partai Demokrat diadukan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD.
Itu terkuak setelah adanya surat pengaduan dari seorang pegawai di Sekretariat DPRD Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merasa dirugikan karena salah seorang anggota DPRD Gianyar tak kunjung membayar utang sebesar Rp 10 juta.
“Iya, memang ada surat terkait itu yang diterima oleh BK dan sedang dilakukan pendekatan pribadi kepada oknum bersangkutan. Tim dari BK juga bertolak ke Mataram untuk melakukan verifikasi kepada pihak yang bersurat,” bisik sumber di Sekretariat DPRD Gianyar.
Wakil Ketua BK Gianyar Ngakan Ketut Putra yang dikonfirmasi belum berani memberikan keterangan dengan alasan belum memperoleh data valid dari kedua belah pihak. “Mohon waktu dulu. Besok kami konfirmasi dahulu ke Mataram. Maaf hari ini kami belum siap,”ujarnya.
Sementara, Ketua DPC Demokrat Gianyar Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati mengaku telah menerima surat pengaduan tersebut. Ia menegaskan akan melakukan investigasi terkait laporan itu.
“Nanti tim kami di Demokrat secara independen akan datang ke lombok untuk mengumpulkan data-data. Ini sebenarnya hanya persoalan utang piutang. Kalau itu dilunasi, saya kira beres. Masalahnya, adakah niat yang bersangkutan untuk itu. Nanti kita lihat perkembangannya,” tegasnya. (jay)
