DENPASAR – Fraksi PDIP di DPRD Bali memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster yang nantinya dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda).
Dukungan itu disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali N. Adi Wiryatama, Senin (22/11/2021).
Juru bicara Fraksi PDIP DPRD Bali Nyoman Laka menyampaikan, terhadap Raperda Pembentukan Perusahaan Daerah Penyelenggara Pariwisata Digital Budaya Bali dalam mewujudkan kepariwisataan Bali yang dinamis dan sustainable, diperlukan adanya tata kelola dan kelembagaan yang kuat dengan berbasis teknologi digital. Penyelenggaraan Kepariwisataan digital ini memiliki tujuan meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata di Bali dan menangkap peluang bisnis digitalisasi yang menjanjikan.
Menurutnya, Covid-19 menjadi mimpi buruk bagi seluruh sektor industri, terutama pariwisata Bali. Kunci utama para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif bertahan di tengah pandemi adalah memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang baik dengan mulai diterapkan di pariwisata berbasis digital tourism.
Digital tourism, lanjut Nyoman Laka, merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mempromosikan berbagai destinasi dan potensi pariwisata Bali melalui berbagai platform. Artinya, digital tourism tidak hanya sekadar mengenalkan, tapi juga menyebar keindahan pariwisata secara luas untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara berkunjung ke Bali.
Trend digital tourism tentu akan menjadi lompatan besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif karena secara tidak langsung membuat masyarakat semakin melek dan ikut beradaptasi dalam perkembangan teknologi. Tentu bukan hal yang sulit, karena gaya hidup masyarakat cenderung cepat dan bersentuhan langsung dengan internet.
Saat ini tren pariwisata juga mulai bergeser ke arah digital. Salah satu buktinya terlihat dari aktivitas wisatawan yang mulai merencanakan perjalanan, pre-on-post journey, hampir seluruhnya dilakukan secara digital.
“Langkah pemerintah Provinsi Bali menerapkan strategi digital tourism adalah pilihan yang tepat untuk menggaet wisatawan mancanegara, dan membantu memulihkan pariwisata dan ekonomi kreatif Bali pasca pandemi Covid-19,” katanya.
Sementara dalam penerapannya nanti Fraksi PDIP Bali berharap, strategi digital tourism dengan memperhatikan beberapa hal penting diantaranya, memperhatikan peningkatan pada layanan internet dan wifi, berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam mengembangkan infrastruktur telekomunikasi dan informatika (TIK), terutama di Destinasi Super Prioritas (DSP) dan desa wisata di Bali.
Ketika semua serba digital, tentu harus dibarengi dengan kemudahan akses wisatawan untuk menuju lokasi wisata. Mulai dari memesan tiket perjalanan, memilih transportasi, menentukan akomodasi, hingga mencari informasi tentang destinasi wisata yang dituju semua bisa dilakukan lewat smartphone.
“Pemerintah harus jeli melihat situasi saat ini semua dituntut untuk serba cepat, mudah, dan aman, termasuk soal pembayaran. Maka dari itu, telah banyak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang beralih ke sistem pembayaran Online atau pembayaran digital menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard),”bebernya.
Sementara, juru bicara Fraksi Golkar Gede Suardana menyampaikan, pandemi Covid-19 yang berlangsung selama dua tahun ini meluluhlantakkan seluruh sendi perekonomian di Bali. Sehingga banyak masyarakat yang terdampak dan harus bekerja keras, berjuang untuk menyambung hidup keluarganya.
“Tak ayal, sejak pandemi banyak masyarakat Bali yang sebelumnya menikmati manisnya dolar pariwisata kini terpaksa menelan pil pahit dengan banting setir. Menjadi pedagang jalanan bermobil, agar dapur rumah tangganya bisa ngebul,” ujar Suardana.
Fraksi Golkar sangat menyayangkan para pedagang jalanan bermobil menjamur di wilayah Denpasar dan kerap diusir petugas penertiban. Usaha yang dilakukan masyarakat guna menyambung hidup keluarganya, harus berhadapan dengan petugas Trantib.
“Pedagang harus gigit jari karena kerap diusir oleh aparat baik Satpol PP maupun Dinas Perhubungan,”ungkapnya.
Menyikapi hal tersebut, penegakan hukum wajib dilakukan agar tegaknya supremasi hukum dan menciptakan ketertiban. Namun, dalam situasi sulit seperti pandemi Covid-19 saat ini hampir seluruh sektor terdampak, sehingga tidak sedikit pekerja ataupun karyawan yang dirumahkan.
Ia berharap pemerintah agar hadir memberikan solusi. Supaya tidak hanya bisa melarang saja, tanpa mengatasi permasalahan yang ada.
“Saat ini situasi tidak normal. Oleh karena itu pemerintah wajib hadir memberi solusi, tidak hanya melarang. Kami mengharapkan masalah ini cepat teratasi,”harapnya. (arn)
