BULELENG – Meski sudah terbit keputusan Mahkamah Agung (MA) No : 738/PK/Pdt/2019 tanggal 4 Oktober 2019, kisruh tanah seluas 300 m3 antara Desa Pengelatan Kecamatan Buleleng dengan warga, Suparma Cs sebagai ahli waris alm Nengah Koyan, ternyata masih belum final.
Dua kali upaya eksekusi putusan MA oleh Pengadilan Negeri (PN) Singaraja bahkan gagal dilakukan. Pihak desa selaku pengguna lahan seluas 300 dari 1900 m3 sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 113 Desa Pengelatan, atas nama Nengah Koyan bersikukuh mempertahankan bangunan yang ada diatas lahan sebagai Tempat Suci dan Gedung Kantor Desa Pengelatan. Sementara Nyoman Suparma Cs selaku pihak yang dimenangkan MA, berharap eksekusi sebagai penegakan supremasi hukum dapat dilaksanakan, namun tetap membuka ruang mediasi untuk penyelesaian sengketa.
Melalui pertemuan yang digelar Senin, 13 September 2021 siang di Kantor Desa Pengelatan, Prebekel Nyoman Budarsa didampingi Ketua BPD Adi Kurniawan dan tokoh masyarakat Made Setiawan mengungkapkan, sesuai musyawarah khusus yang digelar bersama BPD dan tokoh masyarakat, pihak desa berharap pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten hadir dalam penyelesaian sengketa lahan yang di atasnya sudah berdiri bangunan kantor desa dan tempat suci.
“Meski ada upaya eksaminasi, kami dari desa tidak mungkin melakukan hal itu, kecuali pemerintah daerah selaku bapak kami yang mengupayakan. Kami tetap berharap kehadiran negara, mudah-mudahan bapak presiden mendengarkan jeritan masyarakat Desa Pengelatan dan memberi solusi terbaik tanpa mengorbankan salah satu pihak,” tandas Prebekel Budarsa.
Dia menegaskan, tiga poin sikap yakni desa tetap aman kondusif, kantor desa tetap bisa berfungsi sebagai tempat pelayanan publik dan pihak penggugat tetap merasa peduli serta bersedia mencari win-win solusi.
Sementara Nyoman Suparna yang dihubungi terpisah menyatakan, pihaknya tetap berpegang pada keputusan MA yang menyatakan lahan serta bangunan diatasnya, merupakan hak almarhum Nengah Koyan sesuai SHM Nomoe 113 Desa Pengelatan. Selaku pihak yang dimenangkan, pihaknya berharap putusan MA dapat segera di eksekusi sebagai bentuk penghormatan terhadap supremasi hukum.
“Untuk mediasi oleh Pemkab Buleleng memang ada, kami terima dengan tangan terbuka. Sesuai kesepakatan dengan Pemkab, setelah eksekusi secara simbolis dilakukan, akan dilanjutkan dengan proses pinjam pakai bangunan di atas lahan, sambil membicarakan tentang pembayaran ganti rugi,” ungkapnya.
Budarsa yang menyayangkan pemasangan spanduk untuk menunjukkan desa tidak kondusif, sehingga eksekusi ditunda menegaskan tetap membuka ruang mediasi.
“Kalau mau melanjutkan mediasi melalui Pemkab, ya harus eksekusi dulu sebagai penghormatan terhadap supremasi hukum. Terkait gedung yang sudah digunakan selama 50 tahun lebih untuk kantor desa, bisa dibicarakan melalui mediasi,” pungkasnya. (kar)
