DENPASAR – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggali berbagai informasi, masukan dan saran dari anggota DPRD Bali, di Ruang Rapat Gabungan DPRD Balu, Renon Denpasar, Senin 5 April 2021. Kehadiran rombongan MKD DPR RI ini diterima langsung Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dan sejumlah anggota DPRD Bali. Hadir pula, Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Wakil Kejati Bali Hutama Wisnu, dan Perwakilan Civitas Akademika Universitas Udayana
Menurut Pimpinan Rombongan MKD DPRRI, Yulian Gunhar kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Bali dilakukan selain menggali masukan dan saran juga terkait tugas dan fungsi dari DPRD itu sendiri. Yulian Gunhar menjelaskan kegiatannya guna menerima masukan dan saran dari pihak pemangku kepentingan di Bali terkait pencegahan untuk Mahkamah Kehormatan Dewan. Yulian Gunhar mengatakan, kunjungan ini betujuan untuk menjalin kerja sama dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPR. Baik antara kepolisian, kejaksaan, maupun civitas akademika perguruan tinggi yang ada.
Menurut Yulian pada periode ini, pengaduan yang diterima per masa persidangan kurang lebih ada 12 laporan pengaduan ke MKD. “Bermacam- macam aduan dari masyarakat. Ada persoalan pribadi anggota, statement kurang pantas di sosial media, dan pernyataan di media melanggar moral,”bebernya.
Dalam pertemuan tersebut Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Bali Ketut Suryadi menjelaskan kedudukannya sebagai Ketua BK DPRD Bali, sampai saat ini belum pernah ada sidang terkait pelanggaran etik yang dilakukan DPRD Bali.
“Kami selalu mendapat arahan dari Bapak Ketua (DPRD Bali) untuk melakukan komunikasi yang terbuka, sehat, dan transparan terkait kondisi di lembaga,”ujarnya.
Suryadi berharap agar apa yang dilakukan oleh seluruh komponen di DPRD Bali bisa menjaga marwah dan kehormatan dewan Bali. Terlebih, sejak awal Tata Tertib (Tatib), kode etik, dan Tata Beracara DPRD Bali dibahas dan dibuat berdasarkan kesepatan maupun komitmen bersama seluruh anggota dewan.
“Saya kira semua sudah memahami apa yang menjadi batasan-batasan, tentu ada toleransi yang kita berikan,” ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama saat membuka pertemuan sempat berkelakar bahwa saat ini bukan hanya persoalan Covid-19 melainkan juga adanya Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Perpres tersebut meliputi satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan.
“Ini ada dua Covid Pak, Covid-19 dan Covid-33 (Perpres Nomor 33 Tahun 2020). Mungkin bapak-bapak di DPR RI, kita di daerah dihadapkan dengan dua Covid ini. Mudah-mudahan Covid-19 bisa lewat, dan Covid-33 bisa disempurnakan,” katanya sambil berkelakar.
Adi Wiryatama mengharapkan apa yang telah ditetapkan harus bisa liner pelaksanaannya di daerah. Hal itu dikarenakan adanya MKD dan BK memiliki tujuan yang sama , yakni menjaga harkat dan martabat Lembaga Dewan.
Menurutnya persoalan di daerah tidak ada bedanya dengan DPR RI. Hanya saja, ruang lingkup dari MKD DPR RI lebih luas dibandingkan dengan DPRD Bali. Lebih dari itu, pihaknya lebih mengedepankan penyelesaian masalah dengan musyawarah dan toleransi satu sama lain. Jadi disini, bukan tidak ada masalah, dari masalah keluarga, diadukan istrinya, tidak bayar utang, berkelahi, semua diselesaikan secara kekeluargaan. Hanya saja persoalan yang dialami anggota DPRD Bali selama ini tidak sampai masuk ke BK.
“Memang tidak masuk ke BK. Belum masuk ke BK, astungkara sudah bisa kami selesaikan. Jadi kami panggil, kami ajak ngomong baik-baik,”ujarnya. (arn/*)
