BULELENG – Komisi III DPRD Kabupaten Buleleng menyepakati kenaikan tarif retribusi pasar yang ditetapkan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasat Kabupaten Buleleng mulai 1 Pebruari 2021. Agar tidak memberatkan para pedagang ditengah Pandemi Covid-19, komisi III meminta agar kenaikan tarif retribusi pasar ditunda sampai kondisi pandemi mereda.
“Berdasarkan penjelasan Direksi PD Pasar terkait alasan penyesuaian tarif, kami setuju, sepakati penyesuaian tarif tersebut. Namun mengingat kondisi perekonomian masyarakat saat ini, kami juga meminta agar penyesuaian tarif ditunda pelaksanaannya sampai dengan pandemi mereda,” tandas Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Buleleng, Luh Marleni, Senin (1/2/2021) usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi Perumda Pasar Buleleng di Gedung Rakyat DPRD Buleleng.
Menyikapi rekomendasi Komisi III DPRD Kabupaten Buleleng tersebut, Direktur Perumda Pasar Buleleng, Made Agus Yudiarsana menyatakan sepakat, menunda pemberlakuan tarif retribusi pasar hingga dampak dari Pandemi Covid-19 mereda.
“Sampai kapan, ya kami akan lihat kondisi pedagang di lapangan. Kalau kondisinya membaik, tidak lagi terdampak Pandemi Covid-19, saat itu penyesuaian tarif akan diberlakukan,” tandasnya.
Sebenarnya, kata Yudiarsana, penyesuaian tarif yang dilakukan untuk meminimalisir kerugian Perumda Pasar Buleleng sebesar Rp 617 Juta, tidak terlalu tinggi.
“Kenaikan tarif ini dilakukan berdasarkan hasil kajian dan selama delapan tahun ini kami belum menaikkan tarif. Dibandingkan tarif yang ada,paling rendah di Bali dari Rp 5.000. Itu terdiri dari lima komponen didalamnya, kebersihan, listrik, fasum, pemeliharaan keamanan dan ada PPn,” terangnya.
Besaran tarif sebenarnya Rp 3.800 dan Rp 1.200, merupakan komponen yang lain, kebersihan, pajak dan lainnya.
“Apa yang menjadi keputusan tadi, ya kami ikuti. Termasuk, pelaksanan sosialisasi dan peningkatan pelayanan sesuai saran Komisi III DPRD Buleleng,” pungkasnya.(kar)
