MANGUPURA- Dalam rangka evaluasi atas penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Desa dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi )Tahun 2020, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali menyelenggarakan Rakor Pemda se-Provinsi Bali Tahun 2021, di Gedung Keuangan Negara Denpasar, Kamis (28/1/2020).
Dalam kegiatan yang bertemakan “Meningkatkan Kinerja DAK Fisik, Dana Desa dan KUR serta UMi Guna Mendukung Pemulihan Ekonomi Bali” juga disertai dengan dengan pemberian penghargaan kepada Pemda yang berprestasi dalam kinerja pengelolaan DAK Fisik, Dana Desa, dan KUR-UMi Tahun 2020, serta Bank penyalur KUR terbaik tahun 2020. Pada kesempatan tersebut Pemerintah Kabupaten Badung berhasil meraih Penghargaan Terbaik II Pendukung Penyaluran KUR Tahun 2020 Kategori Pemda yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa.
Atas diraihnya penghargaan ini, Sekda Adi Arnawa menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi- tinggi kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerja sama sehingga proses penyaluran KUR di Kabupaten Badung dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai aturan yang berlaku.
Dikatakan, sinergi antara pusat dan daerah, serta sektor publik dan swasta membentuk harmoni indah dalam pelaksanaan program KUR. Hal itu yang kemudian diwadahi oleh dukungan teknologi dan informasi melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang menjadi basis data dan membantu memastikan ketepatan sasaran program KUR di Kabupaten Badung.
Menurut Adi Arnawa KUR merupakan salah satu program kebijakan pemerintah pusat untuk akses pembiayaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sangat diharapkan pelaku UMKM saat ini agar mampu bertahan dalam menjalankan usahanya. Dikatakan peran pemerintah daerah adalah mensupport dalam pengunggahan data calon debitur potensial ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang dikelola Kemenko Perekonomian dan manfaat KUR sangat dirasakan oleh pelaku UMKM karena bunga sangat rendah yaitu 6 persen per tahun.
“Di Badung sendiri sebanyak 22 ribu UMKM potensial yang mesti diinput ke SIKP. Jadi semua Pemda menginput data UMKM ke SIKP,” katanya.
Sekda Adi Arnawa menambahkan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan sesuai fungsinya terus memfasilitasi pelaku UMKM dalam akses pembiayaan,perijinan usaha dan akses pemasaran, karena berkembangnya usaha sangat tergantung dari akses pasar (distribusi).
“Kami terus memberikan motivasi ,edukasi untuk meningkatkan inovasi agar kedepan UMKM bisa cepat go digital dan bisa on boarding menuju pasar yang lebih luas,” ujarnya seraya menambahkan sinergi antara pemerintah dan swasta sangat menentukan keberhasilan UMKM.
Acara juga dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Tri Budhianto, Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma, para Sekda dari kabupaten/ kota se-Provinsi Bali.(lit)
