BULELENG – Wakil rakyat di DPRD Kabupaten Buleleng sorot pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Selain dinilai kontroversial ditengah Pandemi Covid-19, penerapan harga satuan regional meliputi satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan ini juga dikhawatirkan dapat berpengaruh pada tingkat kinerja.
“Sebagai aparat sipil negara, tentunya harus tunduk dan patuh terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Namun, melihat kondisi saat ini dan realitas di lapangan, kami juga wajib menyuarakan aspirasi terkait hal ini,” tandas Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, Senin (25/1/2021).
Terlepas dari kewajiban sebagai ASN, kata Supriatna, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buleleng menilai pemberlakuan Perpres No 33 Tahun 2020 pada saat Pandemi Covid-19 sangat riskan.
“Pemberlakuan standar harga satuan regional yang berpengaruh pada pendapatan aparat ditengah kebutuhan hidup yang meningkat. Dan hal ini juga, sangat kontradiktif dengan realitas di lapangan, terutama pada standar harga satuan perjalanan dinas. Terutama pada biaya transportasi, yang sepertinya tidak mempertimbangkan situasi daerah, contoh, transport dari rumah ke kantor, kantor ke bandara dan yang lainnya. Satu daerah dengan daerah lain, tentu berbeda,” ungkap Supriatna.
Ditandaskan, sesuai aspirasi dan untuk menghindari dampak berupa penurunan kinerja aparat, Dewan Buleleng menyarankan agar penerapan Perpres No. 33 tahun 2020 ditinjau kembali. (kar)
