BULELENG – Wakil rakyat yang tergabung dalam fraksi dan gabungan fraksi di DPRD Kabupaten Buleleng menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perumda Swatantra, Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Singaraja dan Ranperda Inisiatif DPRD tentang Pengarus Utamaan Gender dibahas lebih lanjut dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng.
Persetujuan dari fraksi dan gabungan fraksi tersebut, disampaikan juru bicara masing-masing fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Buleleng yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna. Selain persetujuan, melalui pendapat akhir, masing-masing fraksi juga menyampaikan sejumlah catatan.
Melalui jubirnya, Kadek Sumardika,gabungan Fraksi PDIP, Gerindra, Demokrat dan Perindo menyatakan dapat menyetujui pembahasan lebih lanjut dan penetapan tiga Ranperda menjadi Perda Kabupaten Buleleng. Selain telah dilakukan melalui mekanisme yang tersusun dalam jadwal Badan Musyawarah (Banmus), meliputi Rapat Komisi, Gabungan Komisi dan kegiatan rapat lainnya, dalam pembahasan juga telah dilakukan penyempurnaan.
Fraksi Partai Golkar melalui jubirnya, Ketut Patra, menyatakan meskipun ada hal-hal yang nampaknya masih memerlukan penajaman lebih lanjut seperti masalah banjir dan masalah toko modern berjejaring, pembahasan Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Singaraja Tahun 2020-2040 dapat dilanjutkan ke tingkat berikutnya dan ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Buleleng. Demikian juga halnya dengan Ranperda tentang Perumda Swatantra dan Ranperda Pengarusutamaan Gender.
Demikian halnya pendapat akhir Fraksi Partai Nasdem melalui jubirnya Made Jayadi Asmara dan Fraksi Partai Hanura yang disampaikan Gede Arta Wijaya. Fraksi Nasdem menyatakan dapat menyetujui pembahasan lebih lanjut dan penetapan ketiga Renperda menjadi Perda Kabupaten Buleleng demi kebaikan dan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buleleng.
Semetara Fraksi Partai Hanura melalui jubirnya Wayan Teren mengingatkan agar masukan, pertanyaan dan usulan pansus tetap menjadi perhatian pemerintah dalam dalam pelaksanaan, setelah ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Buleleng. (kar)
