BULELENG – Tim Pencari Fakta Badan Usaha Milik Desa (TPF-BUMDes) Bulian Kecamatan Kubutambahan, Selasa (15/12/2020) datangi Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dan Unit III (Tipokor) Satreskrim Polres Buleleng. Selain untuk mendapatkan informasi terkait hasil audit pengelolaan keuangan BUMDes Tahun 2019-2020, kedatangan TPF-BUMDes Bulian ke Kantor Inspektorat juga sekaligus menyerahkan bukti terkait pengelolaan dana Rp 500 Juta yang diduga tidak sesuai ketentuan.
“Dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan, kami datang kesini untuk meminta informasi dan klarifikasi terkait hasil audit BUMDes Gunung Sari Bulian, yang diisukan pengurus BUMDes tidak terjadi penyelewengan,”ungkap Komang Budiarta, selaku Jubir TPF-BUMDes Gunung Sari Mas Bulian, Selasa (15/12/2020) usai pertemuan dengan Ketua Tim Audit II, Gede Ngurah Omardani di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.
Sesuai penjelasan Ketua Tim Audit BUMDes Gunung Sari Mas Bulian, kata Budiarta, isu yang menyatakan tidak ada kerugian dan hanya salah pembukuan tahun 2019-2020 sebesar Rp 75 Juta oleh pengelola BUMDes yang diketuai Wayan Budanawa, adalah tidak benar.
“Tim Audit Inspektorat Daerah secara tegas menyatakan belum pernah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BUMDes Bulian kepada siapapun. Karena LHP hanya akan diserahkan kepada pemohon, yakni Unit Tipikor Satreskrim Polres Buleleng dan Prebekel Desa Bulian selaku owner BUMDes Gunung Sari Mas,” jelasnya.
Saat ini, Tim Audit masih melakukan pemeriksaan, termasuk memeriksa bukti tambahan yang disampaikan TPF-BUMDes. Audit BUMDes Gunung Sari Mas akan diselesaikan dan disampaikan sebelum akhir Bulan Desember 2020.
“Penjelasan Tim Audit ini kami sampaikan kepada Tipikor Polres Buleleng, Prebekel dan masyarakat Desa Bulian agar tidak resah,” tegasnya.
Terkait hasil pertemuan dengan Kepala Unit III (Satreskrim) Polres Buleleng, Iptu Ida Bagus Permana, Budiarta mengungkapkan, laporan warga masyarakat Desa Bulian terkait adanya dugaan terjadinya penyalahgunaan dana BUMDes Gunung Sari Mas Bulian sebesar Rp 120 Juta, masih dalam penyelidikan.
“Laporan masyarakat ini muncul akibat tidak transparannya pengelolaan dana BUMDes yang berdiri sejak tahun 2013 oleh pengelola. Bahkan, setelah ada desakan untuk melaksanakan Musyawarah BUMDes, ketua dan sejumlah pengurus justru mundur, sehingga pengelolaan BUMDes saat ini dilakukan oleh Ketua dan pengurus PAW,” ungkapnya.
Sikap mantan Ketua BUMDes dan pengurus ini, memicu ketidakpercayan masyarakat.
“Sehingga mendorong Prebekel membentuk TPF-BUMDes dan melaporkan dugaan penyelewengan dana BUMDes sebesar Rp 120 Juta, kepada aparat kepolisian maupun Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng,” pungkasnya. (kar)
