DENPASAR – Percepatan investasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) serta penguatan ekosistem energi surya menjadi fokus utama hari kedua Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 yang berlangsung di The Meru Sanur, Denpasar, Rabu (15/7/2026).
Mengusung tema From Ambition to Action: Strengthening the Solar PV Ecosystem to Support Energy Sovereignty, forum ini mempertemukan pemerintah, investor, pelaku usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan mitra pembangunan guna membahas strategi percepatan investasi serta pembiayaan proyek energi surya di Indonesia.
Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sekitar 3.800 gigawatt (GW), dengan sekitar 3.300 GW di antaranya berasal dari energi surya. Menurutnya, potensi tersebut harus diubah menjadi investasi nyata melalui kepastian kebijakan dan proyek yang layak dibiayai.
“Investor tidak berinvestasi pada potensi, tetapi pada kepastian. Mereka masuk ketika melihat ada kebijakan yang konsisten, proyek yang bankable, serta risiko yang dapat dikelola,” ujar Fabby.
Ia menyebut arah pengembangan energi surya semakin jelas setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. Selain itu, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 telah ditargetkan pembangunan sekitar 17 GW PLTS dalam sepuluh tahun ke depan, serta target 100 GW PLTS sesuai arahan Presiden Prabowo.
Fabby menilai terdapat tiga faktor utama yang perlu diperkuat agar investasi PLTS semakin menarik, yakni kepastian kebijakan, kelayakan pembiayaan (bankability) proyek, dan kesiapan jaringan kelistrikan nasional.
Menurutnya, target pembangunan 100 GW PLTS harus disertai pipeline proyek yang jelas agar investor dapat mempersiapkan pendanaan, rantai pasok, dan tenaga kerja. Selain itu, diperlukan instrumen pembiayaan seperti penjaminan, blended finance, dan concessional finance untuk menekan risiko investasi.
Di sisi lain, Deputi Asisten Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sunandar, mengatakan pemerintah kini berfokus mempercepat implementasi transisi energi, bukan lagi memperdebatkan urgensinya.
Menurutnya, pengembangan energi surya merupakan instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional, mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Zero Emission (NZE), memperluas akses listrik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Ia menjelaskan program pembangunan PLTS 100 GW akan dilakukan melalui pengembangan PLTS skala utilitas untuk memperkuat sistem kelistrikan nasional serta PLTS komunal yang dilengkapi sistem penyimpanan energi bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Sunandar menambahkan, pemerintah juga mendorong pembangunan jaringan listrik berbasis smart grid, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan industri dan rantai pasok dalam negeri agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi energi bersih.
Meski memiliki potensi energi surya yang sangat besar, kapasitas terpasang PLTS Indonesia hingga 2025 baru mencapai 1,49 GW. Angka tersebut masih berada di bawah Malaysia (3,07 GW), Filipina (3,89 GW), Thailand (6,84 GW), dan Vietnam (19,25 GW).
Karena itu, pemerintah menilai tantangan utama saat ini adalah menerjemahkan potensi energi surya menjadi kebijakan yang selaras, investasi yang produktif, inovasi berkelanjutan, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk mempercepat transisi menuju kedaulatan energi nasional. (*)
