KUTSEL – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Bali mencatatkan, ada sebanyak 342 WNA yang telah dideportasi dalam periode Januari – Juni 2026. Deportasi dilakukan, kebanyakan atas pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal serta pelanggaran dalam mematuhi masa berlaku izin tinggal (overstay).
Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna menegaskan, penegakan hukum berkesinambungan ini dilakukan secara masif oleh seluruh satuan kerja di bawah Kanwil Bali. Mulai dari Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Kanim Kelas I TPI Denpasar, Kanim Kelas II TPI Singaraja, hingga Kanim Kelas III Non TPI Tabanan dan Klungkung serta Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, bergerak secara taktis menyisir tempat hunian dan titik rawan yang menjadi dasar aktivitas orang asing di wilayah kerja mereka masing-masing.
“Fokus pengawasan terhadap orang asing tidak hanya menyasar pada stabilitas keamanan dan ketertiban, tetapi juga pada kegiatan yang berdampak pada masalah ekonomi dan sosial,” sebutnya.
Adapun pelanggaran yang ditemukan di lapangan, di antaranya yakni adanya orang asing yang izin tinggalnya telah melampaui batas (overstay), penyalahgunaan izin tinggal, bekerja tanpa izin resmi, keterlibatan dalam investasi fiktif, hingga aktivitas orang asing yang mengganggu ketertiban umum, serta pelanggaran norma adat istiadat yang menimbulkan ancaman keamanan serta ketertiban masyarakat.
Ditegaskan dia, jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Bali pada dasarnya menyambut terbuka setiap orang asing, baik wisatawan maupun investor yang datang ke pulau Dewata. Hal ini sekaligus sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Provinsi Bali, untuk mewujudkan pulau Bali sebagai destinasi wisata Internasional. Namun demikian, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, ditegaskan sebagai suatu hal yang mutlak dan harus dipatuhi.
“Bagi mereka yang tidak menghormati hukum yang berlaku dan merusak tatanan sosial, kami memastikan tidak ada ruang aman di Bali. Kami akan memberikan tindakan tegas bagi orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran berupa sanksi deportasi dan penangkalan. Ini bukan sekedar penegakan hukum normatif, melainkan komitmen nyata Imigrasi Bali untuk menegakkan ketentuan perundang-undangan guna memberikan rasa aman bagi masyarakat serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” tegasnya.
Felucia menambahkan, keberhasilan penindakan masif ini merupakan hasil nyata dari optimalisasi pengawasan berlapis yang digalang oleh masing-masing Kantor Imigrasi. Penyisiran dilakukan secara aktif, baik melalui operasi mandiri, Patroli Keimigrasian Dharma Dewata, maupun penguatan sinergi lintas instansi yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).
Penguatan sinergitas dengan instansi, telah terbukti atas terungkapnya sejumlah kasus besar. Di antaranya yakni kasus Clandestine Laboratory (laboratorium gelap) pembuatan narkotika pada bulan Maret 2026 oleh dua orang warga negara Rusia. Penemuan ini, tiada lain adalah berkat sinergi apik bersama BNN dan Bea Cukai.
Kemudian pada bulan yang sama, juga telah diamankan buron Interpol warga negara Inggris di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara I Gusti Ngurah Rai. Yang bersangkutan merupakan subjek Red Notice Interpol.
Selanjutnya, yakni pada Juni 2026, berhasil dilakukan penggagalan keberangkatan terhadap seorang Warga Negara Australia buronan Interpol yang terlibat dalam gangster motor dan kasus penyelundupan narkotika ilegal di Australia. Keberhasilan ini juga berkat sinergitas dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri dan Australian Federal Police (AFP).
“Hal ini membuktikan bahwa Imigrasi tidak dapat bekerja sendiri untuk melakukan penegakan hukum, komunikasi dan koordinasi antar lembaga menjadi hal yang strategis untuk mewujudkan kedaulatan negara,” imbuhnya.
Terkait itu pula, Felucia mengajak seluruh elemen masyarakat Bali untuk bersama-sama dan tetap proaktif dalam menjaga lingkungan untuk menghindarkan dari potensi pelanggaran yang dilakukan orang asing. “Kami mengimbau warga untuk memanfaatkan kanal pengaduan resmi yang tersedia di setiap Kantor Imigrasi terdekat. Jangan ragu untuk segera melaporkan jika menemukan aktivitas orang asing yang mencurigakan dan berpotensi melanggar hukum bahkan melakukan pelanggaran. Bersama-sama, kita jaga wibawa, keamanan, dan keharmonisan Pulau Dewata yang kita banggakan ini,” tutupnya. (adi)
