DENPASAR – Seluruh jajaran organisasi prangkat daerah pemerintah Provinsi Bali mendapat Breafing dari Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Ksirarnawa, Art Center Denpasar, Denpasar Kamis (26/3/2026).
Koster menyampaikan kekesalannya, ia menyoroti masih ada perangkat daerah yang bergerak lambat, bahkan sangat lambat dalam eksekusi program pembangunan berbasis visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana.
“Masih ada yang lambat, bahkan sangat lambat. Ini harus dijalankan oleh semua perangkat daerah pada semua tingkatan,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah dengan meminta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Bali memiliki pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan pembangunan Bali ke depan.
Koster mengatakan potensi keberhasilan akan semakin besar jika birokrasi seluruh jajaran bergerak serentak.
Dengan jumlah aparatur yang mencapai puluhan ribu orang, ia meyakini berbagai persoalan di Bali dapat dijangkau dan diselesaikan lebih cepat jika seluruhnya memiliki pemahaman yang sama.
“Kalau semua bergerak dengan sigap dan pemahaman penuh, seluruh masalah Bali bisa dijangkau,” ujarnya.
Ia menambahkan, pentingnya transparansi kepada masyarakat mengenai arah pembangunan Bali lima tahun ke depan. Menurutnya, publik harus mengetahui dengan jelas ke mana Bali akan dibawa oleh pemerintah daerah.
“Supaya masyarakat tahu Bali ini mau dibawa ke arah yang baik atau tidak,” tambahnya.
Lebih lanjut, Koster menjelaskan pembangunan Bali lima tahun ke depan merupakan tahap awal dari pelaksanaan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.
Menurutnya, periode ini menjadi fondasi penting yang akan menentukan arah pembangunan Bali hingga satu abad ke depan.
“Lima tahun ini adalah fondasi untuk 100 tahun ke depan. Jadi kita tidak sekadar membangun, tapi membangun peradaban masyarakat Bali untuk generasi mendatang,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan konsep ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ bukanlah konsep biasa, melainkan gagasan besar yang mencakup pembangunan alam, manusia, dan kebudayaan secara menyeluruh.
“Ini bukan konsep ecek-ecek, tapi konsep besar untuk masa depan Bali,” tuturnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, mengingat Bali harus dibangun dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, dan satu pola pembangunan.
“Tidak boleh ada ego sektoral atau ego wilayah. Semua harus duduk bersama, bekerja bersama, dan bergerak bersama. Kita duduk bersama, menyamakan program. Mau tanam apa, di mana, semuanya bisa disinergikan,” jelasnya. (jay/jon)
