DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan penerapan Ekonomi Kerthi Bali menjadi fondasi utama agar Bali mampu berdikari secara ekonomi sekaligus berdaulat di bidang pangan. Hal tersebut disampaikan saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) Provinsi Bali, bertempat di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Denpasar, pada Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, pembangunan ekonomi Bali harus berakar pada nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan leluhur dan dijalankan secara konsisten dari hulu hingga hilir.
“Di hulu kita di pemerintahan membuat regulasi yang memihak kepada IKM/Koperasi lokal sebagai penggerak perekonomian Bali, di hilir juga dipastikan bahwa IKM/Koperasi juga menyerap sumber daya lokal, dan masyarakat yang membeli juga benar-benar produk lokal. Karena perputaran ekonomi di Bali itulah yang akan membuat ekonomi Bali bisa berdikari,” tegasnya.
Karena dasar itulah ia mengemukakan pentingnya membangun strategi ekonomi Bali yang terintegrasi antara kebijakan makro dan penguatan ekonomi mikro. UMKM, IKM, dan koperasi harus terus diperkuat sebagai penggerak utama ekonomi daerah.
“Ekonomi Kerthi Bali harus kita pelajari dan jalankan secara sungguh-sungguh. Jika ini terwujud, Bali akan benar-benar berdikari secara ekonomi dan berdaulat di bidang pangan,” imbuhnya.
Pada kesempatan pagi itu, Gubernur jebolan ITB itu juga mengungkapkan, perekonomian Bali menunjukkan kinerja yang sangat positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 2,58 persen, dimana inflasi tertinggi tercatat di Kota Denpasar sebesar 3,60 persen dan terendah di Kabupaten Badung sebesar 1,09 persen.
Sementara itu, secara month to month (m-to-m) dan year to date (y-to-d) Bali justru mencatat deflasi sebesar 0,34 persen, yang menunjukkan bahwa tekanan harga relatif terkendali, namun tetap memerlukan penguatan sinergi TPID agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat Bali tetap terjaga.
Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil dari aktivitas kumulatif seluruh pelaku ekonomi, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, serta sektor riil seperti perhotelan, restoran, UMKM, dan industri kreatif, bukan semata-mata faktor alam seperti daerah penghasil tambang.
Dalam konteks pengendalian inflasi, Gubernur Koster menekankan bahwa sektor pangan masih menjadi faktor utama pembentuk inflasi. Oleh karena itu, kedaulatan pangan harus terus diperkuat melalui peningkatan produksi lokal, kepastian pasokan, serta kelancaran distribusi.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mendorong penggunaan produk lokal melalui implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang tentang Pemasaran Dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan Dan Industri Lokal Bali , yang terbukti menggerakkan perekonomian lokal, seperti penggunaan kain endek Bali yang menghidupkan perajin dan pedagang.
Lebih lanjut, Gubernur asal Desa Sembiran menyampaikan bahwa stabilitas ekosistem Bali—baik dari sisi politik, keamanan, maupun sosial—menjadi modal penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Bali tercatat sebagai salah satu dari lima provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional, meskipun sangat bergantung pada sektor pariwisata. Stabilnya pergerakan wisatawan internasional dan domestik turut menopang ekonomi Bali, dengan kontribusi pariwisata sekitar 60 persen terhadap PDRB daerah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali R. Erwin Soeriadimadja menyampaikan bahwa inflasi Bali hingga Januari 2026 tetap terjaga dalam sasaran nasional 2,5 ± 1 persen, meskipun terdapat peningkatan volatilitas pada sejumlah komoditas pangan strategis.
Oleh karena itu, sinergi TPID melalui penguatan strategi 4K—ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—perlu terus diperkuat, khususnya menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri.
Bank Indonesia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali dalam mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui TP2DD, yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi ekonomi, transparansi pengelolaan keuangan, serta memperkuat ketahanan dan keberlanjutan ekonomi Bali.
Selain itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa pengendalian inflasi di Bali sangat erat kaitannya dengan penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.
Komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, bawang, dan komoditas hortikultura masih menjadi penyumbang utama tekanan inflasi, sehingga diperlukan penguatan produksi lokal, optimalisasi cadangan pangan pemerintah, serta pengendalian distribusi melalui kerja sama antardaerah.
Bapanas mendorong sinergi yang konsisten antara pemerintah daerah, Bulog, BUMD pangan, dan pelaku usaha guna memastikan ketersediaan pasokan yang cukup, harga yang stabil, dan distribusi yang lancar, khususnya menjelang hari besar keagamaan. (jay/jon)
