BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung bersama pihak Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park mencapai kata sepakat terkait akses jalan yang menjadi aspirasi masyarakat Ungasan. Pertemuan yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Bali pada Selasa (14/10/2025) itu, menghasilkan kesepahaman tertulis berupa perjanjian pinjam pakai lahan yang selama ini difungsikan sebagai jalan umum.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, yang ditemui di Kuta pada Rabu (15/10/2025), membenarkan adanya kesepakatan tersebut. Menurutnya, keputusan pinjam pakai diambil karena secara normatif lahan yang selama ini digunakan sebagai akses jalan merupakan milik GWK.
“Oleh karena itulah maka, saya minta kemarin sama tokoh-tokoh masyarakat, termasuk masyarakat, agar tenang, jangan grasa-grusu tapi tetap saya selaku kepala daerah untuk mencoba menjembatani apa yang menjadi aspirasi masyarakat dengan pihak GWK,” sebutnya.
Adi Arnawa menegaskan, hasil pertemuan tersebut menunjukkan bahwa pihak GWK bersedia mempertimbangkan agar aset tersebut tetap dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai jalan akses. “Saya selaku Bupati, tentu tidak mau hanya sekedar bicara saja. Saya perlu ada hitam di atas putih, terkait dengan kesepakatan yang kami lakukan,” ucapnya.
Kesepakatan pinjam pakai itu ditandatangani oleh pihak GWK dan Bupati Badung selaku perwakilan Pemerintah Kabupaten Badung, serta diketahui oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama sejumlah saksi. “Kenapa kami membuat semacam hitam di atas putih? Karena saya tidak mau nanti pada saat tertentu, atau mungkin ada perubahan-perubahan, akan berubah lagi kebijakan,” bebernya.
Lebih lanjut, Adi Arnawa menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut tidak memiliki batas waktu yang pasti. “Artinya sepanjang itu aset dimanfaatkan, dibutuhkan oleh masyarakat untuk jalan, silahkan pakai,” jelasnya mengenai akses yang dikenal dengan sebutan Jalan Magadha tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa GWK merupakan investor legal yang memiliki izin resmi. Ia menilai keberadaan investasi seperti GWK sangat penting bagi pembangunan di Bali, khususnya di Kabupaten Badung. “Jadi jangan kita sombong, apalagi kita tidak memperhatikan, tidak saling mendukung. Saya selaku kepala daerah dalam hal ini, tetap mengharapkan kepada masyarakat untuk kita duduk bersama untuk bersama-sama kita menjaga. GWK kita jaga sebagai aset, dan satu sisi juga keinginan masyarakat juga kita jaga,” imbuhnya.
Terkait rencana GWK membuka akses alternatif, Adi Arnawa menekankan yang terpenting adalah ketersediaan akses bagi masyarakat. “Yang jelas, harapan kita kan yang penting ada akses. Masalah itu dimana, yang penting ada akses. Jangan sampai ditutup seperti kemarin. Kan itu masalahnya,” sebutnya.
Ia juga menambahkan bahwa pembahasan mengenai perbedaan jalur tidak perlu diperpanjang karena kesepakatan telah dicapai. “Yang penting sebagaimana tujuan kita, kan sudah diberikan akses. Memang sempat ada pemikiran bahwa, karena ada akses ke sana ke atas itu, akan dibawa ke sana. Tapi keinginan warga, kan ini tetap harus ada jalan akses menuju ke barat di belakang daripada lambang GWK itu. Dan itu sudah dikabulkan oleh GWK,” bebernya.
Namun demikian, Bupati Adi Arnawa menilai bahwa adanya akses alternatif, tentu akan lebih baik. “Kan kita tidak tahu juga mungkin ada apa nanti di depan, begitu pula sebaliknya di sebelah ada apa, sehingga akses masyarakat untuk keluar masuk tetap ada,” pungkasnya. (adi)
