DENPASAR – Banjir besar yang melanda Bali menjadi peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan. Konsep One Island, One Management yang selama ini digembar-gemborkan, jangan lagi berhenti sebatas slogan tanpa implementasi nyata.
Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa banjir terparah yang merendam kawasan hilir, khususnya Denpasar, tidak bisa dilepaskan dari persoalan tata kelola di hulu dan tengah seperti Bangli, Badung, dan Gianyar. Buruknya pengelolaan sampah, tata ruang, hingga kerusakan daerah aliran sungai di hulu, ujung-ujungnya menimbulkan dampak di wilayah hilir.
Menurut Ari, leluhur Bali sejak era Sri Kesari Warmadewa telah menginisiasi konsep Bali Dwipa sebagai satu kesatuan ekologis, budaya, teologi, dan bentang alam. “Kesadaran bahwa Bali adalah satu pulau dengan satu sistem kehidupan sudah diwariskan sejak lama. Tapi praktik pemerintahan modern justru membuat konsep itu hanya jadi pepesan kosong karena terjebak ego kabupaten maupun ego sektoral,” ujarnya, Minggu (21/9/2025).
Ia menyoroti bagaimana balai-balai kementerian mengelola hutan dan DAS dengan kewenangannya sendiri, sementara kabupaten berjalan dengan program masing-masing tanpa sinergi. Akibatnya, persoalan lingkungan di hulu dan tengah selalu berimbas pada kawasan hilir.
Ari menekankan, untuk mengatasi hal ini, peran Gubernur Bali sangat strategis. Sebagai wakil pemerintah pusat sekaligus kepala daerah provinsi, Gubernur seharusnya menjadi simpul utama yang menjembatani kepentingan antar kabupaten/kota maupun antara daerah dengan pemerintah pusat.
“Gubernur harus berani menekan ego kabupaten dan membatasi ego sektoral kementerian. Hanya dengan begitu One Island, One Management bisa diwujudkan, agar Bali kembali pada jati dirinya sebagai Bali Mawa Cara—sebuah pulau yang beragam, tetapi terkelola sebagai satu kesatuan,” tegas Ari. (sur)
