DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang mencoba melemahkan eksistensi desa adat di Bali. Dalam Sidang Paripurna DPRD Bali terkait APBD Perubahan 2025, di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Senin (28/7/2025), Koster menyebut ada upaya adu domba antara Majelis Desa Adat (MDA) dan desa adat oleh kekuatan eksternal, termasuk pengaruh asing sampradaya.
“Ada yang mencoba mengganggu desa adat. Ada yang ingin Perda Desa Adat tidak sekuat sekarang. Ini pengaruh dari luar. Kita harus hadapi bersama-sama,” ujar Koster, yang disambut tepuk tangan peserta sidang.
Menurut Koster, keberadaan desa adat baru benar-benar kuat secara hukum sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Ia mengaku memperjuangkan Perda itu dengan penuh tantangan, bahkan menyebut perjuangannya di Kemendagri sebagai “berdarah-darah”.
“Saya berdialog langsung di Kemendagri. Kalau saya tidak tiga periode di DPR RI dan tidak punya komunikasi politik yang kuat, Perda ini tidak akan pernah lolos,” ungkapnya.
Ia menegaskan, substansi perda tersebut sangat fundamental karena memperkuat posisi desa adat hingga diakui secara administratif dan finansial oleh pemerintah pusat.
Bahkan, desa adat kini telah memiliki akun keuangan tersendiri di Kementerian Dalam Negeri—sesuatu yang menjadi acuan bagi daerah lain di Indonesia.
“Provinsi lain mulai belajar ke Bali. Kita satu-satunya yang punya Perda Desa Adat,” tegasnya.
Koster pun memperingatkan agar tidak ada pihak yang coba memperlemah desa adat dengan membenturkannya dengan MDA. Ia mengaku siap turun tangan langsung jika desa adat diganggu.
“Siapa pun yang mengganggu desa adat, saya pertaruhkan jiwa saya. Tidak perlu banyak orang, saya hadapi sendiri,” tegasnya lagi dengan suara penuh semangat.
Ia mengingatkan, kekuatan utama Bali bukan pada sumber daya alam seperti minyak dan gas, tetapi pada budayanya. Desa adat, katanya, adalah penjaga utama budaya itu, yang menjadi hulu pariwisata Bali.
“Kalau budaya kita jaga, dia tidak akan pernah habis. Karena budaya hidup di rasa, pelaku, dan pikiran. Itulah sumber penghidupan kita,” kata mantan anggota DPR RI tiga periode itu.
Menanggapi kritik yang beredar di media sosial, Koster menyindir sejumlah tokoh nasional yang hanya “berkoar-koar” tanpa kontribusi nyata bagi Bali. Menyentil anggota DPR/DPD RI Dapil Bali yang dinilai ikut merecoki MDA dan Desa Adat.
“Sekarang banyak pemain media sosial cari suara, ngoceh sana-sini, omon-omon saja. Tidak menyelesaikan apa-apa. DPR/DPD RI itu tugasnya berjuang di Jakarta, bukan merecoki kerja DPRD Provinsi,” tandasnya.
Ia mengingatkan pentingnya saling menghormati antarlembaga. “Kalau terus direcoki, berarti mereka tidak menghormati lembaga DPRD Provinsi Bali. Kalau ada kekurangan, mari duduk bersama dan selesaikan dengan bijak,” tutupnya. (jay/jon)
