
BADUNG – Sejalan dengan visi misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa dan Bagus Alit Sucipta (Adi-Cipta), Camat Kuta Selatan menggelar sebuah Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Pariwisata Inklusif Berbasis Kerakyatan dan Berkualitas’. FGD diselenggarakan di Wantilan Kantor ITDC The Nusa Dua, Senin (9/6).
FGD pertama yang diselenggarakan di luar kantor camat tersebut, menghadirkan berbagai pihak terkait. Mulai dari para anggota DPRD provinsi maupun kabupaten asal Kuta Selatan, kalangan akademisi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Pemerintah Kabupaten Badung, instansi lintas sektor, Tripika Kuta Selatan, unsur pemerintahan desa dan kelurahan, desa adat, para tokoh masyarakat, hingga pelaku pariwisata.
Camat Kuta Selatan, Ketut Gede Arta mengungkapkan, FGD dilaksanakan dalam rangka membangun konsensus mengidentifikasi potensi dan menggali masukan dari pemangku kepentingan di wilayah Kuta Selatan sebagai destinasi pariwisata internasional.
FGD terselenggara dengan menghadirkan narasumber yakni Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, seorang guru besar di bidang Ilmu Manajemen yakni Prof Dr Drs I Nengah Dasi Astawa MSi, serta General Manager The Nusa Dua I Made Agus Dwiatmika selaku tuan rumah.
Dalam penyelenggaraannya, ada banyak masukan yang diterima berkenaan dengan tantangan kepariwisataan, khususnya di wilayah Kecamatan Kuta Selatan. Baik itu dalam hal keamanan, ketertiban, kebersihan, hingga peluang-peluang keterlibatan masyarakat lokal dalam industri pariwisata.
“Dalam diskusi tadi, ada berbagai masukan yang kami terima. Dari masukan tersebut, nantinya akan muncul strategi atau cara yang mungkin dikembangkan untuk diterapkan guna menjaga iklim pariwisata berkualitas,” ungkap Gede Arta ditemui di akhir FGD.
Membangun pariwisata berkualitas, ditegaskan mantan Sekcam Kuta ini, harus dibangun secara kolaboratif. Tidak bisa sendiri, atau hanya mengandalkan pemerintah saja. “Sebagaimana disampaikan Prof Dasi, dalam hal ini kita tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah saja. Karena kita semua adalah pelakunya. Misalnya, kalau mau wisatawan tertib mengenakan helm saat berkendara, kita sebagai masyarakat lokal juga harus tertib,” jelasnya sembari memastikan bahwa peserta yang hadir dalam gelaran FGD tersebut, adalah orang-orang yang peduli terhadap perkembangan pariwisata.
Masukan-masukan yang didapat melalui diskusi tersebut, berikutnya akan dirumuskan terlebih dahulu secara internal. Untuk kemudian, setelah komprehensif dan lengkap dengan literasi mendukung, akan disampaikan kepada Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa.
“Sebagaimana usulan dari peserta tadi, tidak tertutup kemungkinan FGD ini akan kami jadikan sebuah agenda rutin. Mungkin nanti tempatnya berpindah-pindah, sebagai strategi kami dalam meningkatkan antusiasme peserta untuk hadir,” pungkasnya. (adi,dha)








