DENPASAR – Kader-kader PDI Perjuangan di Bali sangat marah dibongkarnya sejumlah baliho Capres Ganjar Pranowo yang dipasang PDIP di Gianyar. Pembongkaran baliho oleh Sat Pol PP, tempat dimana akan dilalui rombongan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Bali beberapa waktu lalu.
Menurut kader PDIP Gianyar yang juga anggota DPRRI ini, alasan pembongkaran balihoo tersebut sangat dibuat-buat dan sama sekali tidak masuk akal. Disebutkan alasan dibongkar karena mengganggu estetika, mengganggu keindahan sangat tidak tepat.
Menurut Nyoman Parta, kalau tidak menggagu estetika kan dipasang, alasan yang dibuat buat. Pelepasan baliho ditaruh ditanah bukan begitu urusan dan persoalannya selesai.
“Kami menentang tindakan-tindakan yang melawan demokrasi. Karena negara demokrasi diperjuangkan sangat serius dan saya menjadi pelaku sejarah tahun 98, Kita tidak akan pernah membiarkan tindakan-tindakan darimanapun yang bertentangan dengan demokrasi,”tegasnya usai pertemuan kader banteng Bali dengan Ganjar Pranowo di Sekretariat DPD PDIP Bali, Renon Denpasar Kamis (2/11/2023).
Parta menjelaskan, tidak semua yang dilepas dan kembali dipasang. Disebutkanya disekitar acara presiden yang dipasang ada sekitar enam yang dilepas sementara bendera yang dilepas sangat banyak yang dilepas.
Sementara saat kedatangan Presiden Jokowi, masyarakat disana tidak keluar rumah dan tidak seperti kedatangan pada tahun-tahun sebelumnya yang biasanya masyarakat tumpah ruah.
“Lantas, apa penyebabnya, kenapa tidak menyambut presiden saya tidak tahu, dan pada saat itu sepi,”ujarnya.
Nah, mencuatnya persoalan ini, apakah PDIP Bali akan melanjutkan ke proses hukum, politisi PDIP Bali asal Guwang Gianyar ini menyampaikan belum tahu.
“Saya tidak tahu, intinya kita menolak hal itu terjadi lagi dimanapun. Sebab sosialisasi diberikan dan ada jaminan sesuai ketentuan Undang-Undang. Tujuan disosialisasikan dan dijamin Undang-Undang agar masyarakat tahu siapa yang akan menjadi calon presiden,”imbuhnya.
Melihat pengalaman ini, Parta menilai rasionalitasnya tidak ditemukan. Presiden datang balihoo dilepas. Olehkarenanya Pemprov Bali seharusnya memasang lagi.
“Kalau Pj. Gubernur yang menyuruh dan menugaskan Sat Pol PP melepas, maka Pj. Gubernur yang harus memerinntahkan untuk memasangnya kembali,”tegasnya.
Sementara kader sepuh PDIP Tabanan, Nyoman Adi Wiryatama menyebutkan sah-sah saja, masyarakat tidak keluar menyambut kedatangan presiden Jokowi. Sebab, masyarakat Bali sudah cerdas dan sudah bisa membaca dan merasa memiliki.
Terkait kunjungan presiden saat itu, selaku Ketua DPRD Bali juga tidak hadir. Sebab, semua perwakilan PDIP saat itu ada di Jakarta. Namun, sebagai Ketua DPRD Bali telah menugaskan Wakilnya untuk hadir.
Pihaknya berharap, kedepan jangan sampai seperti itu. Baliho yabg dilepas supaya segera dipasang agar hati masyarakat tidak luka. Perasaan masyarakat harus dijaga, kedepan jangan seperti itu, PDIP bisa diajak ngomong. Harap segera dipasang supaya hati masyarakat tidak luka.
“Yang janji masang kan ada, kami tunggu saja kapan mau dipasang,” pungkasnya. (arn/jon)
