DENPASAR – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali mengajak berbagai etnis di Nusantara yang tergabung dalam Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), pada perhelatan politik 2024 mendatang. Diharapkan bersama-semua jajarannya mampu menjaga kondusivitas wilayah sehingga perhelatan Pemilu 2024 di Bali berjalan aman dan damai.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata Kamis (26/1/2023).
Menurutnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berperan penting untuk membangun dan mempertahankan kedamaian daerah. Tentu dalam perhelatan pemilu mulai dari tahapannya, kampanye sampai pada pencoblosan Bali tetap aman dan damai.
Ngurah Wiryanata , mengatakan Provinsi Bali setidaknya terdapat 14 kelompok suku/etnis di Bali yakni Komunitas Flores, Sumba, Timor, dan Alor (FLOBAMORA); Komunitas Pasundan; Komunitas Ikatan Keluarga Banyuwangi (IKAWANGI); dan Komunitas Ikatan Maluku Selatan (IKMS).
Kemudian ada juga Persaudaraan Setia Hati Ternate; Paguyuban Sosial Marga Tiong hoa Indonesia (PSMTI); Ikatan Keluarga Batak (IKB); Komunitas Bamus Sunda; dan Komunitas Ngeksi Gondo Yogyakarta.
Selanjutnya Komunitas Banyumasan; Komunitas Sirih Pinang; Ikatan Keluarga Andalas Selatan (IKAS); Ikatan Keluarga Minang Saiyo (IKMS); dan Komunitas Ikatan Keluarga Maluku (IKEMAL).
“FPK memiliki tanggung jawab besar untuk membangun semangat kebhinnekaan dan kebersamaan di daerah sehingga kondusivitas wilayah bisa terus terjaga,”ujarnya.
Ngurah Wiryanata menambahkan, FPK merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
Olehkarenanya, Badan Kesbangpol Provinsi Bali secara khusus menggelar acara silahturahmi dengan pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali pada Rabu (25/1/2023).
Melalui acara tersebut, pihaknya telah berkoordinasi terkait program kerja Forum Pembauran Kebangsaan menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Pelaksanaan Pemilu 2024 dikaitkan dengan konteks pembauran kebangsaan diperkirakan akan menghadapi tantangan utama dalam dinamika hubungan antar etnis, suku, agama dan budaya.
“Apalagi di tengah derasnya politik identitas dan massifnya berita hoaks dan fake news (berita palsu) yang berpotensi menjadi pemicu konflik dalam tahapan dan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,”kata Ngurah Wiryanata.
Oleh karenanya, menjadi penting dukungan suku/etnis Nusantara yang telah diwadahi dalam Forum Pembauran Kebangsaan di Provinsi Bali untuk berkontribusi menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Sementara itu Ketua FPK Provinsi Bali Kadek Weisya Kusmiadewi mengharapkan FPK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bisa lebih bersinergi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kami harapkan agar Permendagri No 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah dijadikan dalam AD/ART sehingga kita bisa lebih spesifik bekerja,” ucapnya.
Ketua FPK Denpasar I Made Arka berharap FPK Provinsi Bali bisa juga turun ke masing-masing kabupaten/kota untuk membuat dialog dengan mengundang FPK Kabupaten/Kota.
“Dialog itu tentu beserta tokoh-tokoh etnis untuk mereda situasi politik ini yang mungkin saja ada penonjolan terhadap politik identitas,”pungkasnya. (arn/jon)
