TABANAN – Memberikan pemahaman terkait Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu. Di Taman Alas Permata Sari, Buruan, Tabanan. Sabtu, (10/12/2022).
Hadir sebagai narasumber secara virtual melalui Zoom Meeting, Penggiat Pemilu, Nasrullah. Nasrullah mengatakan, dalam melaksanakan implementasi produk hukum non peraturan Bawaslu, terlebih dahulu harus mengetahui peraturan tersebut, yang bermuara di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Karena pada Pemilu Tahun 2019, Bawaslu mencatat di Indonesia ada 914 temuan pelanggaran dan 85 laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara,” ungkapnya.
ASN, menurut Nasrullah, adalah salah satu potensi yang sangat berbahaya dalam pelaksanaan Pemilu, khususnya pada tahapan Kampanye, karena kendala sebagai Pengawas Pemilu adalah kekurangan jajaran untuk bisa memantau seluruh perangkat ASN yang ada pada pelosok desa.
“Perangkat Desa sangat rawan untuk melakukan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu memiliki tugas berat untuk merubah mindset, serta merangkul Pemerintah Daerah, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat, untuk mencegah potensi pelanggaran sedini mungkin dengan sosialisasi dan koordinasi yang terukur dan masif, serta dengan membuka posko pengaduan dan pengawasan pemilu di wilayah-wilayah rawan pada desa setempat.” Pinta nasrullah.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Kabupaten Tabanan, I Gede Putu Suarnata juga menekankan ASN harus mengetahui apa saja larangan-larangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Menurut Suarnata, Aparatur Sipil Negara dilarang untuk ikut berkampanye, menjadi peserta kampanye dengan atribut partai/PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, dan menggunakan fasilitas Negara untuk Berkampanye, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu calon.
“Bukan hanya ASN, kami berharap melalui sosialisasi ini, tokoh masyarakat dan camat yang hadir dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, serta Anggota TNI dan Polri di wilayahnya masing-masing,” ucap Suarnata.
Dalam Sosialisasi tersebut, turut mengundang Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, Ketua KPU Kabupaten Tabanan, Kesbangpol Tabanan, Satpol PP Kabupaten Tabanan, Kepala BKPSDM Tabanan, Dinas Sosial Kabupaten Tabanan, Kepala BPMD Kabupaten Tabanan, MDA Kabupaten Tabanan, Camat se-Kabupaten Tabanan, Ketua Forum Perbekel Kecamatan Penebel, Pamong Saka Pramuka Adhyasta Pemilu, LSM Kunti Bakti, serta Alumni SKPP Kabupaten Tabanan. (jon)
