DENPASAR – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menerima kunjungan dari Delegasi Provinsi Bataan Filipina, terkait pertukaran informasi pembangunan pariwisata Provinsi Bali yang ingin diadopsi oleh Provinsi Bataan, bertempat di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Sabtu (3/12/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan Rombongan Delegasi Bataan Maria Angela S.Garcia menyampaikan bahwa semula Provinsi Bataan hanya terdiri dari 2 Distrik namun sejak populasi yang kian meningkat maka dikembangkan menjadi 3 distrik.
Terkait potensi Bataan sendiri, ia mengatakan bahwa Bataan memiliki pemandangan alam yang indah seperti Bali, untuk itu pihaknya ingin belajar dari Bali, bagaimana mengembangkan industri pariwisata dengan baik mengingat Bali sangat terkenal di mancanegara.
“Kita ingin mengadopsi cara-cara pembangunan pariwisata di Bali. Baik dari segi pendekatan kepada masyarakat, investor serta pengelolaan lainnya,”ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wagub Cok Ace mengapresiasi dan berterimakasih jika ada Provinsi yang ingin belajar dari Bali. Menurut Wagub Cok Ace, belajar dari pandemi, bahwa Bali tidak bisa terlalu mengandalkan pariwisata sebagai roda utama penggerak ekonomi. Dilihat dari sebelum pandemi, PDRB Bali 54% berasal dari sektor pariwisata, dan begitu terjadi pandemi Covid-19, ekonomi Bali sangat terpuruk.
Untuk itu, dalam periode Bali Era Baru ini Pemprov Bali melakukan beberapa cara manuver penggerak ekonomi Bali, salah satunya adalah penguatan Potensi Sumber Daya Lokal Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali yang diwariskan merupakan potensi dan kekuatan yang besar untuk membangun perekonomian Bali berbasis sumber daya lokal melalui sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta industri kerajinan rakyat berbasis budaya yang didukung oleh pariwisata.
“Perkembangan pariwisata telah mendorong Krama Bali semakin meninggalkan potensi sumber daya lokal,”katanya.
Wagub Cok Ace menambahkan, perjalanan panjang pariwisata Bali dengan berbagai kejadian gangguan keamanan, bencana alam, bencana bukan alam, serta Pandemi Covid-19 telah cukup memberikan pembelajaran tentang betapa rentannya gejolak perekonomian Bali yang hanya bertumpu pada satu dominasi sektor Pariwisata.
Untuk itu perlu dilakukan pengembangan sektor unggulan, seperti Sektor Pertanian dalam arti luas termasuk Peternakan dan Perkebunan, Sektor Kelautan dan Perikanan, Sektor Industri, Sektor IKM, UMKM, dan Koperasi, Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital Sektor Pariwisata serta pengembangan infrastruktur pendukung. Semua ini dituangkan dalam Ekonomi Kerthi Bali.
Selain itu, Wagub Cok Ace juga melihat bahwa hal yang perlu diperhatikan dari Bali adalah keseimbangan antar wilayah. Selama ini ketimpangan antar wilayah sangat tinggi, dimana contohnya pariwisata hanya dominan di wilayah selatan.
Untuk itu, Wagub Cok Ace juga menuangkan konsep Padma Bhuwana dalam strategi membangun Bali, dimana Prioritas pembangunan di setiap wilayah kabupaten/kota harus didasari karakteristik geografis, demografis, serta potensi sumber daya dominan. Optimalisasi seluruh potensi tersebut haruslah didasari karakteristik dan fungsi setiap Dewata Nawasanga yang menaungi wilayah tersebut sehingga terbangun taksu yang meniscayakan semua potensi berkembang maksimal.
Wagub Cok Ace juga menjelaskan, Taksu adalah kekuatan intrinsik yang tidak tampak (niskala), tetapi menentukan keberhasilan segala yang tampak (sakala). Taksu memastikan setiap potensi dapat berkembang optimal, jika dan hanya jika, ia dikembangkan dalam ruang yang tepat. Oleh karena itu, seluruh program pembangunan Bali harus dimulai dengan menggali taksu setiap wilayah, dan Padma Bhuwana menyediakan konsepsi untuk itu.
“Bagaimana membangun wilayah Timur, Selatan, Barat, Utara, dan Tengah, haruslah disesuaikan dengan taksu menurut spirit kedewataan yang menguasainya,”katanya.
Sejalan dengan visi pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, maka konsepsi Padma Bhuwana relevan dijadikan kerangka pendekatan untuk pemetaan kewilayahan baik secara sakala maupun niskala. Secara sakala bahwa prioritas pembangunan di setiap wilayah kabupaten/kota harus didasari karakteristik geografis, demografis, serta potensi sumber daya dominan.
Optimalisasi seluruh potensi tersebut haruslah didasari karakteristik dan fungsi setiap Dewata Nawasanga yang menaungi wilayah tersebut sehingga terbangun taksu yang meniscayakan semua potensi berkembang maksimal.
Berdasarkan pemetaan inilah, maka pembangunan dan pemberdayaan potensi harus menyasar seluruh elemen Sad Kerthi, yakni jiwa masyarakatnya (Atma Kertih), kualitas SDM-nya (Jana Kertih), tata ruang wilayahnya (Jagat Kertih), dan seluruh elemen alam serta lingkungan biotik yang berada di dalamnya (Samudera, Wana, dan Danu Kertih). Jadi, konsepsi Padma Bhuwana menyediakan landasan teoritis maupun praksis untuk mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Selain itu, saat ini Pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Bali menerbitkan beberapa peraturan daerah untuk mengatur beberapa hal yang ada kaitannya dalam menjaga Bali. Salah satunya peraturan terkait penggunaan plastik sekali pakai, dimana di Bali saat ini khususnya di tempat perbelanjaan, objek wisata dan tempat lainnya tidak boleh menggunakan plastik sekali pakai.
Hal ini untuk mengurangi sampah plastik di Bali. Selain itu juga dikeluarkan aturan terkait penggunaan produk lokal untuk industri pariwisata, dimana hotel dan restoran yang ada di Bali harus menggunakan produk lokal petani Bali dalam menghidangkan makanan.
Hal ini digunakan untuk menjaga para petani Bali agar tetap bisa menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Sehingga pembangunan Bali dapat berkelanjutan dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut pada delegasi yang berjumlah 9 orang tersebut sangat antusias dalam melakukan dialog dengan Wagub Cok Ace yang didampingi oleh PHRI Bali. (arn/jon)
