KLUNGKUNG- Pembangunan bidang pendidikan menjadi salah satu perhatian DPRD Kabupaten Klungkung. Komisi III DPRD Kabupaten Klungkung menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan, Selasa (1/11).
Sarana prasarana (sarpras) pendidikan dan masalah ketenagaan menjadi fokus pembahasan dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi III Nengah Ari Priadnya. Ari Priadnya, politisi PDIP ini mengatakan sarpras pendidikan masih banyak yang perlu diperhatikan, terutama sekolah di Nusa Penida.
Ia menyebutkan,masih ada sekolah yang kekurangan ruang kelas, kekurangan bangku, tidak punya perpustakaan sekolah. Juga ada sekolah flapon ruangannya banyak yang jebol.
“Tadi sudah dijawab oleh kadis (Kadisdik), karena terkendala anggaran daerah, penanganan akan dimohonkan ke pusat melalui DAK (dana alokasi khusus),” tandas Ari Pradnya.
Soal ketenagaan, ia menyampaikan banyak sekolah kekurangan guru karena banyak yang sudah pensiun. Juga ada guru rangkap jabatan selain sebagai guru kelas juga mengajar mata pelajaran.
Masalah aset juga menjadi perhatian komisi yang membidangi pendidikan ini. Ia mencontohkan SMPN 4 Klungkung yang dulunya statusnya sekolah satu atap, aset lahannya masih atas nama SD Selat. Karena administrasinya belum tertib, SMPN 4 Klungkung tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
“Di Nusa Penida juga ada masalah yang sama.Kami mendesak agar Dinas Pendidikan segera menyelesaikan masalah administrasi aset. Jangan sampai dikemudian hari ada permasalahan diklaim pihak lain,” ujar pria asal Desa Pesinggahan,Kecamatan Dawan ini.
Pun masalah absensi guru jadi sorotan Komisi III. Ari Priadnya mendapat aspirasi banyak guru di Nusa Penida mengeluhkan absensi menggunakan aplikasi dan wajib absensinya di sekolah.
“Mereka kan ada yang jauh rumahnya dari sekolah. Masalah jaringan juga menjadi kendala di Nusa Penida. Absensi dengan aplikasi dan wajib di sekolah juga dikeluhkan guru di Nusa Penida,” ungkapnya.
Ia menambahkan, persoalan dalam dunia pendidikan di Kabupaten Klungkung jika tidak dicarikan solusinya akan berdampak pada kualitas pendidikan.
“Misalnya kalau sarprasnya akan berdampak terhadap kenyamanan siswa saat proses belajar mengajar. Kalau siswa sudah tidak nyaman otomatis berpengaruh pada kualitas,” demikian Ari Priadnya.
Kepala Dinas Pendidikan Ketut Sujana dikonfirmasi tidak menampik masalah sarpras dan ketenagaan belum maksimal. Kata dia, guru di setiap sekolah ada yang kurang, ada juga sekolah kelebihan guru.
“Permintaan dewan tolong diratakan. Tim ketenagaan kami sudah turun ke sekolah. Sejatinya berapa yang kurang setiap sekolah, terutama di Nusa Penida, ini yang sedang didata,” tandas Sujana.
Ia mencontohkan ada sekolah ratio guru tidak sebanding dengan jumlah siswa. Seperti di SD 2 Tanglad yang hanya memiliki 15 siswa. Padahal rasio perbandingannya, satu guru berbanding 28 siswa. Ia juga membenarkan masalah sarpras masih ada sekolah yang membutuhkan perhatian.
“Secara nasional, dari delapan standar Klungkung hanya dua yang merah yakni sarpras dan ketenagaan. Guru, belum rata jelas belum rata. Sarpras juga ada kurang toilet, tidak ada perpustakaan, ruang kelas yang bocor. Di nasional kita merah itu,” tegas Sujana. Soal penanganan, menurutnya ada dua sumber pendanaan melalui APBD Kabupaten Klungkung dan dana pusat berupa DAK. (yann)
