DENPASAR – Bawaslu Bali menggelar rapat koordinasi fasilitasi penanganan pelanggaran Pemilu. Selain mendiskusikan terkait dengan personil Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentragakkumdu), rapat kali ini juga memetakan terkait permasalahan penangananan tindak pidana Pemilu, di Sekretariat Bawaslu Bali, Renon Denpasar Rabu (10/8/2022). Hadir dalam rapat koordinasi tersebut Koordinator Tindak Pidana Umum Kejati Bali, I Gede Adiaksa Eka Putra, Kasi Tindak Pidana Teroris dan Lintas Negara Kejati Bali, I Made Agus Sastrawan.
Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani yang didampingi dua anggotanya, I Wayan Wirka dan I Ketut Rudia menuturkan, kegiatan ini selain silaturahmi, juga sebagai media berdiskusi dalam mengambil langkah terbaik untuk Bawaslu, Kepolisian, dan juga Kejaksaan dalam fasilitasi Sentragakkumdu.
“Kegiatan ini adalah untuk mendiskusikan hal-hal apa saja yang ingin kita samakan, sehingga kedepannya baik Bawaslu, Jaksa dan Kepolisian tidak ada perbedaan persepsi dalam penanganan pelanggaran,” kata Ariyani.
Menyambung yang disampaikan Ariyani, Wirka selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran menjelaskan, pihaknya telah menerima nama anggota dari Kejaksaan dan Kepolisian untuk tergabung dalam Sentragakkumdu, namun saat ini belum bisa dituangkan ke SK karena harus menunggu arahan dari Bawaslu Republik Indonesia.
“Kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kepolisian dan Kejaksaaan yang telah memberikan nama-nama anggota yang maksuk ke dalam anggota Tim Sentragakkumdu. Tetapi sampai saat ini belum kami tuangkan ke dalam SK, karena kami masih menunggu arahan RI apakah tetap permintaannya 6 orang atau bertambah. Karena SK itu akan mempengaruhi anggaran untuk sentragakkumdu,” ujar Wirka.
Merespon pernyataan Wirka, perwakilan Polda Bali, I Made Budiyana meminta agar dituangkan juga cakupan wilayah kerja dari personilnya yang akan tergabung di dalam Sentragakkumdu. Sehingga personil yang tergabung memiliki wewenang di wilayan yang telah dicantumkan dalam SK.
Terkait personil pihaknya hanya mengikuti sesuai arahan yang sudah diberikan oleh Bawaslu Provinsi Bali.
“Kami berharap agar dalam surat keputusan yang dikeluarkan terkait personil agar disebutkan wilayahnya juga, sehingga personil mempunyai wewenang untuk wilayah yang dimaksud dalam SK itu,” pinta Budiyana.
Mengakhiri pertemuan, anggota Bawaslsu Ketut Rudia berharap fungsi dari kolektif kolegial di Sentragakkumdu diperkuat lagi, karena kerap kali putusan akhir dari sebuah pelanggaran Pemilu jadi tanggungjawab Bawaslu, padahal faktanya putusan tersebut sudah melalui kualifikasi dari Sentragakkumdu.
“Ketika kita berbicara tentang Sentragakkumdu, kita harus bisa kolektif kolegial dalam implementasinya, terkait putusan akhir penanagan pelangagran, apakah diberhentikan atau dilanjutkan, sering sekali ini menjadi tanggungjawab Bawaslu, padahal hal ini sudah melalui Sentragakkumdu,” pungkasnya. (arn/jon)
