BULELENG – Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Bapilum) tak hanya menggencarkan sosialisasi tapi juga bimtek terkait akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lingkungan peradilan.
Selain pemenuhan prasarana dan sarana yang dibutuhkan kaum difabel, sosialisasi dan bimtek terkait PP No. 39 tahun 2020 juga dilakukan untuk menyamakan persepsi Ketua Pengadilan Negeri (PN) se-Indonesia.
“Bimtek dari tanggal 26 Juli 2022 kita laksanakan di Bali, melibatkan seluruh ketua PN di wilayah Pengadilan Tinggi Bali untuk menyamakan pemahaman terkait akomodasi layanan yang layak bagi penyandang disabilitas di lingkungan peradilan,” ungkap Zahlisa Vitalita usai peninjauan sarana prasarana layanan si-HUMBLE PN Kelas IB Singaraja, Kamis (28/7/2022).
Didampingi Ketua PN Kelas IB Singaraja, Heriyanti, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia ini menandaskan pelaksanaan Bimtek di PN Kelas IB Singaraja adalah salah satu bentuk apresiasi terhadap PN yang memiliki respons dan komitmen dalam menerapkan pelayanan yang layak bagi pencari keadilan dari kaum disabilitas.
“Ada dua pengadilan negeri di Bali yang respons cepat dan memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan bagi kaum difabel, yang pertama PN Denpasar dan yang kedua PN Singaraja melalui program HUMBLE. Dan saya berharap, setelah Bimtek ini seluruh PN di Bali melaksanakan hal yang sama,” tegasnya.
Selain komitmen Ketua PN beserta jajaran, prasarana dan sarana juga harus sesuai kebutuhan kaum difabel sehingga bisa aman dan nyaman mengikuti proses peradilan.
Senada dengan Direktur Badilum Mahkamah Agung, Heriyanti selaku Ketua PN Kelas IB Singaraja mengaku salut dan bangga atas kepercayaan yang diberikan sebagai tuan rumah pelaksanaan Bimtek.
“Selain merasa bangga, saya juga sangat berterima kasih karena dari Bimtek ini kita bisa berbagi pengalaman dengan PN yang lain, sekaligus menerima saran masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan HUMBLE,” ungkapnya.
Dari hasil pemeriksaan konsultan yang dihadirkan pada Bimtek ini, ada beberapa evaluasi terkait penyediaan sarpras.
“Seperti tidak dilibatkannya kaum difabel serta penyediaan guiding block pada halaman depan PN yang di rancang bersama DPUTR Buleleng. Dari kemiringan dan lokasinya belum tepat, berada ditengah areal sehingga dapat mengganggu pengunjung PN yang lain. Hal ini akan segera disempurnakan,” pungkasnya. (kar,dha)
