MAKASAR -Banyak pengalaman telah membuktikan selama ini bahwa pariwisata Bali sangat rentan terhadap isu-isu yang sensitif sehingga berpangaruh terhadap kunjungan wisata. Salah satunya Pandemi Covid-19 yang berlangsung dua tahun lamanya, benar-benar telah meluluhlantakan perekonomian masyarakat Bali. Sebab, pariwisata menjadi sektor penggerak utama ekonomi pembangunan masyarakat Bali.
Situasi pandemi Covid-19 yang melumpuhkan dunia pariwisata, syukurnya masyarakat Bali terselematkan oleh sektor pertanian yang masih ada sehingga dalam situasi pandemi, pertania menjadi tumpuan masyarakat Bali ketika pariwisata melemah.
Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja rombongan Humas Sekretariat DPRD Bali bersama Forum Wartawan (Forwad) DPRD Bali dari tanggal 5-8 Juli 2022, ke Sulawesi Selatan (Sulsel). Rombongan Sekretariat DPRD Bali yang dipimpin langsung Sekwan DPRD Bali Gede Suralaga diterima Sekretaris DPRD Provinsi Sulsel, M.Jabir didampingi jajarannya.
Sekwan Gede Suralaga menyampaikan, Provinsi Sulsel sangat eksis di bidang pertanian sehingga Sulsel berada diposisi keempat secara nasional, surplus beras setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jateng. Sementara Bali selama ini sektor pariwisata menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat Bali. Sektor lainnya ada Pertanian, perkebunan, industri kerajinan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Bali, jangan sampai hanya mengandalkan pariwisata saja. Pertanian Bali juga bisa maju seperti Sulawesi Selatan yang selalu surplus dan tetap mampu menjaga ketahanan pangan,”ujarnya.
Gede Suralaga mengatakan, keberhasilan Sulsel dalam menjaga ketahanan pangan juga tidak lepas dari regulasi yang ada. Khususnya yang mengatur tentang pertanian, supaya dapat dipertahankan dalam penyuplai pangan.
Khusus di Bali, selama ini alih fungsi lahan terus terjadi dari lahan hijau beralih fungsi menjadi bangunan beton. Hal itu yang harus diatur sehingga lahan pertanian yang subur tidak beralih fungsi menjadi bangunan beton sehingga hasil produksi masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Bali.
Sampai saat ini Bali memiliki luas lahan pertanian 353, 491 hektar dan tersebar di semua kabupaten kota di Bali. Luas lahan pertanian yang paling luas ada di Kabupaten Buleleng, disusul Kabupaten Tabanan, Karangasem dan Jembrana.
“Kalau di Bali mudah-mudahan DPRD menghasilkan regulasinya, bagaimana bisa mempertahankan jalur hijau. Supaya tidak terjadi alih fungsi lahan, tentu ini harus ada dukungan dari DPRD,” pungkasnya.
Dalam kunjungan ke Sulsel, Sekwan Gede Suralaga didampingi Kabag Persidangan Gusti Agung Gede Ngurah Wikrama dan Kasubag Tata Usaha Kepegawaian Humas dan Protokol Kadek Putra Suantara (arn/jon)
