GIANYAR – Pemerintah Kabupaten Gianyar memberlakukan penghapusan pajak (tax incintive) untuk usaha hotel, restoran, tempat hiburan dan PBB-P2. Kebijakan mulai Juni-Oktober 2022 itu sebagai bentuk perhatian kepada para pengusaha sekaligus bagian dari pemulihan iklim investasi.
Bupati Gianyar Made Agus Mahayastra mengatakan, selama pandemi banyak usaha tidak jalan hingga pembayaran gaji karyawan tersendat. Kondisi itu mempengaruhi peningkatkan PAD lantaran tidak adanya kesanggupan membayar pajak. “Ada juga pengusaha swasta menawarkan perusahaannya agar dikelola oleh Pemkab Gianyar,”ujar Made Mahayastra, Senin (27/6/2022).
Mahayastra menyebut tunggakan pajak itu terjadi sejak tiga tahun terakhir. Hanya, ia tidak merinci nilainya.
“Tunggakan pajak dan denda terjadi sejak tahun 2020 dar perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata dan sektor lainnya. Kondisi ini karena pandemi dan sampai sekarang masih terjadi,” ungkap Mahayastra.
Ia menyebut salah satu tempat rekreasi Waterboom di Gianyar sedang pailit. Pengelola berharap bisa dikelola oleh Pemkab Gianyar. “Sudah beberapa kali mereka datang agar Waterboom dikelola Pemda,” ujarnya.
Tak menutup kemungkinan, kata Mahayastra, pengelolaan Waterboom diambil alih oleh Pemkab Gianyar. Sebab, objek rekreasi yang sudah puluhan tahun bediri itu berperan terhadap predikat Gianyar sebagai objek rekreasi keluarga. “Kita lihat ekonomi ke depan. Mudah-mudahan 2023 nanti ekonomi kita membaik. Tapi sebelum diambil alih, kita hitung dulu aset, dan sebagainya,” harapnya.
Terkait perusahaan yang tidak bisa membayar pajak sejak tiga tahun terakhir, pihaknya sendiri memaklumi. Sebab, di tengah kesulitan biaya operasional, mereka tidak memutus hubungan kerja dengan pegawainya. Jika terjadi PHK besar-besaran, kata Mahayastra, yang berat justru pemerintah.
“Sebagai bentuk keprihatinan kami, sejak sepekan kami berikan tax insentive atau penghapusan pajak atau denda pajak dari Juni-Oktober. Untuk nilai tunggakan, tidak banyak. Cuma tetap saja mengganjal keuangan daerah,” tandasnya. (jay)
