BULELENG – Kisruh gaji karyawan PT. Tirta Mumbul Jaya Abadi tidak dibayar selama 7 bulan, disikapi serius wakil rakyat di DPRD Kabupaten Buleleng.
Melalui rapat dengar pendapat (RDP) yang melibatkan Asisten III Setda Buleleng, Kabagekbang Setda Buleleng, Dirut Perumda Air Minum Tirta Hita (AMTH) Buleleng dan Dirut PT. Tirta Mumbul Jaya Abadi, dewan menyarankan agar kisruh pada perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) segera diselesaikan dengan baik sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
“Sesuai tupoksi dan kewenangan lembaga legislatif serta menyimak penjelasan dari berbagai pihak terkait, dewan menyarankan agar persoalan yang terjadi, bukan hanya masalah gaji karyawan, segera dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus mengorbankan karyawan,” tandas Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna, Kamis (6/1/2022) usai memimpin RDP tertutup di Gedung Rakyat Buleleng.
Menyikapi saran tersebut, Dirut Perumda AMTH Buleleng, Made Lestariana didampingi Dirut PT. Tirta Mumbul Jaya Abadi, I Nyoman Artha Widnyana menyatakan, selaku pemegang saham mayoritas pihaknya akan segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
“RUPS Luar Biasa kita akan laksanakan besok melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk PT. Mara Jaya Dewi Sakti selaku mitra kerja perusahaan, untuk membahas semua persoalan yang ada, termasuk persoalan gaji pegawai yang menjadi prioritas sesuai saran pimpinan dewan,” jelasnya.
Melalui RUPS Luar Biasa, Lestariana berharap persoalan yang terjadi pada perusahaan AMDK Yeh Buleleng bisa diselesaikan dan mendapatkan solusi terbaik ditengah Pandemi Covid-19. “Kami berharap, RUPS Luar Biasa yang kita lasanakan besok dapat menghasilkan solusi terbaik untuk menyelamatkan perusahaan AMDK Yeh Buleleng,” tandasnya.
Senada dengan Dirut Perumda AMTH Buleleng, Nyoman Artha Widnyana selaku Dirut PT. Tirta Mumbul Jaya Abdi menyatakan, upaya pemulihan kondisi perusahaan yang terganggu akibat terdampak pandemi telah dilakukan.
“Termasuk memanfaatkan suntikan modal dari Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng selaku pemilik saham mayoritas. Penyertaan modal sebesar Rp1,2 miliar, khusus untuk menanggulangi operasional perusahan, karena semua material untuk operasioal perusahaan seperti gelas/botol kemasan, listrik dan lainnya, harus dibayar tunai. Sehingga tidak bisa mengcover gaji karyawan yang juga terdampak pandemi dimana pendapatan tidak sebanding dengan biaya produksi yang harus kita keluarkan,” tandasnya.
Terkait gaji yang belum terbayar, Artha menyatakan butuh dana sekitar Rp1,2 miliar untuk melunasi gaji karyawan yang belum terbayar selama 7 bulan pada tahun 2021. (kar,dha)
