MANGUPURA – Peringatan Hari Guru yang jatuh setiap tanggal 25 Nopember, diwarnai dengan pertanyaan sejumlah guru di Badung, terkait transparasi serta program yang telah dijalankan pengurus PGRI Badung. Pasalnya setiap bulan, setiap guru anggota PGRI dikutip iuran Rp 90 ribu per bulan.
Salah satu anggota PGRI Badung, Drs. I Made Wardana, Kamis 25 Nopember 2021 yang bersuara terkait transparasi pengurus PGRI Badung. Guru di SMA Negeri 1 Kuta Utara ini, mengharapkan pengurus PGRI instrospeksi diri dalam rangka melaksankan tugas. “Yang saya ketahui di Kabupaten Badung , PGRI belum melakukan kegiatan secara maksimal bagaimana melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia anggota maupun kesejahteraan guru-guru di Badung,”katanya.
Ditambahkannya, PGRI merupakan organisasi besar, intelektual dan organisasi professional sepertinya tidak melihat anggotanya secara maksimal dan kegiatannya belum jelas. “Yang saya lihat hanya dua hal kegiatan jelas, yakni memungut iuran perbulan Rp 90 ribu dan selanjutnya membuat kartu anggota PGRI. Tapi kegiatan lain belum tampak jelas,”imbuhnya.
Kedepan pihaknya berharap pengurus PGRI tidak terus berfokus pada pungutan anggota saja, dan harus bisa mencari terobosan. Menyangkut masalah dana sebenarnya bisa mencari bantuan ke pemerintah apalagi Bupati badung sangat komitmen dengan guru.Pihaknya berharap dalam hari guru ini maupun kedepannya pengurus PGRI Badung mengadakan dialog dengan para guru yang ada di Badung, jangan hanya melakukan rapat hanya pada pengurus saja.
Sementara dihubungi terpisah Ketua PGRI Badung, Drs. I Wayan Tur Adnyana mengatakan, berterimakasih atas kritikan dan masukan atas kinerja pengurus PGRI Badung. Terkait adanya audit, hal tersebut sudah dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Badung beberapa waktu lalu. “Kita sebagai pengurus telah melaksanakan pertanggung jawaban setiap akhir tahun. Pertanggung jawaban tersebut dilakukan melalui rapat pngurus PGRI, MKKS dan K3S, disanalah disampaikan hasilnya,”terangnya.
Nanti MKKS yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala sekolah yang tidak menjadi pengurus. “Tentang iuran silahkan bertanya kepada masing-masing cabang karena kami sudah melakukan laporan pertanggungjawaban,”katanya. Lebih lanjut dijelaskan, terkait harapan guru agar pengurus melakukan dialog dengan para guru saat hari guru atau HUT PGRI ini, hal itu sudah dilakukan oleh para guru penggerak.
“Dialog guru, kami sudah tindak lanjuti di saat pandemic covid-19 dengan program guru penggerak di sekolah juga sudah ada. Dengan senang hati kami dikritik oleh anggota tidak apa-apa. Kita akan terus memperbaiki diri, kami tidak alergi dengan kritik,”tandasnya. (lit)
