DENPASAR – Rencana pemerintah pusat menerapkan PPKM level III selama libur Natal dan tahun baru 2022 mendapat penolakan dari Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi karena dinilai merugikan Bali.
Kresna Budi juga menganggap kebijakan pemerintah pusat tersebut aneh apabila mengembalikan kembali PPKM ke Level III khususnya untuk Bali. Sebab, masyarakat mengandalkan perputaran ekonomi dari sektor pariwisata yang hampir dua tahun terpuruk akibat pendemi Covid-19.
“Kalau kebijakan pusat mengembalikan PPKM ke Level III, sama artinya mematikan Bali. Wisatawan tidak akan datang ke Bali dan yang akan menikmati adalah daerah lain seperti Lombok,” tegas Kresna Budi via telepon, Minggu (21/11/2021).
Kresna Budi menegaskan, peran Gubernur Bali sebagai wakil pemerintah pusat di daerah harus mendengar aspirasi rakyat. Semestinya berbagai kebijakan yang diterapkan untuk Bali seharusnya menguntungkan untuk pariwisata di Pulau Dewata, bukan sebaliknya, merugikan dan seakan-akan menganaktirikan Bali.
“Gubernur harus berjuang meyakinkan pemerintah pusat. Bahkan, semua event baik nasional maupun internasional semuanya dilaksanakan di Bali agar ada perputaran ekonomi setelah dua tahun Bali terpuruk,” tegas politisi Partai Golkar asal Kelurahan Liligundi, Kecamatan/Kabupaten Buleleng ini.
Selain meyakinkan pemerintah pusat untuk berbagai kegiatan dilaksanakan di Bali, Gubernur juga harus berani dan bersikap tegas untuk meninadakan karantina bagi wisatawan mancanegara.
“Saya sudah sebulan lalu meminta agar karantina bagi wisman yang datang ke Bali ditiadakan. Tidak perlu ada karantina apalagi hasil swab PCR sudah negatif. Wisman bisa langsung ke hotel tempat menginap sesuai yang sudah dipesan sebelumnya,” ungkapnya.
Kresna Budi menyebut sejak penerbangan internasional dibuka, kunjungan wisatawan asing hanya masih sepi. Banyak pihak menduga kondisi itu akibat persyaratan ketat. Salah satunya karantina yang banyak dikeluhkan pelaku wisata.
Ia berharap dengan semakin terus melandainya kasus Covid-19 di Bali, syarat ketat dan terkesan memberatkan wisatawan supaya ditiadakan seperti di beberapa negara di Asia Tenggara yaitu Thailand, Malaysia, dan Singapura.
“Kita ini kan sama-sama belajar. Pemerintah membuat kebijakan dan seharusnya kebijakannya tidak memberatkan. Seharusnya, pemerintah bisa berkaca pada negara-negara yang berani mengambil kebijakan “ekstrem” dengan menghapus karantina. Terbukti, banyak wisatawan yang datang berlibur ke Thailand dan Singapura saat ini,”bebernya. (arn)
