MANGUPURA – Menteri Sosial Tri Rismaharini sempat kecewa karena sebanyak 75.000 Kelurga Penerima Manfaat (KPM) di Bali belum menerima bantuan sosial. Mantan Walikota Surabaya ini mendesak Pemerintah Daerah di Bali untuk mempercepat realisasi bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut. Tapi disisi lain, Mensos memberikan apresiasi kepada Kabupaten Badung karena realisasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mencapai 100 persen.
Data dari Dinas Sosial Kabupaten Badung untuk PKH Kemensos telah terealisasi sebanyak 4.800 KPM senilai Rp 3.593.150.000 atau sudah 100 persen. Sedangkan untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) realisasinya mencapai 8.160 KPM senilai 1.626.600.000.
Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa yang dikonfirmasi, Rabu 20 Oktober 2021 menyatakan, sejak awal Bapak Bupati mengintruksikan jajarannya agar mengawal dengan serius pencairan bantuan sosial baik bantuan pusat maupun dari APBD Badung. “Bapak Bupati selalu menekankan agar dilakukan percepatan, bila perlu lembur. Agar bantuan segera bisa diterima oleh masyarakat yang berhak,”kata Adi Arnawa.
Terkait realisasi bantuan Kemensos, pihaknya telah meminta penjelasan dari Dinas Sosial Badung, untuk PKH realisasinya sudah 100 persen. “Ibu Menteri memberi apresiasi kepada Koordinator PKH Badung, karena realisasi sudah mencapai seratus persen,”ujarnya.
Untuk BNPT yang masih ada sebanyak 183 KPM yang belum direalisasikan, karena masalah kartu hilang sebanyak 140 KPM dan meninggal dunia, pindah alamat serta beririsan dengan bantuan lain sebanyak 43 KPM. Untuk kartu yang hilang, Mensos sudah memerintahkan pihak bank untuk segera menindaklanjuti.
“Untuk yang meninggal, Ibu Menteri meminta agar koordinator daerah melapor, kemudian akan dibuatkan pengganti. Dengan mekanisme KPM pengganti harus masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” terangnya seraya menambahkan pihaknya sudah mengintruksikan Dinas Sosial Badung agar terus mengawal pencairan BNPT yang terkendala, agar bisa secepatnya direalisasikan. (lit)
