
BADUNG – Bendesa Adat Pecatu Made Sumerta berharap Pemerintah Kabupaten Badung sosialisasi ke masyarakat terkait penundaan proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS).
“Kalau memang ditunda karena masalah anggaran, ya mau bagaimana lagi. Namun, kami berharap ada planning yang jelas dan tersampaikan kepada masyarakat,” harap Made Sumerta, Selasa 19 Oktober 2021.
Menurutnya, melalui sosialisasi dari pemerintah daerah tidak membuat masyarakat terutama pemilik lahan harap-harap cemas. “Kan bisa saja terjadi, akibat ketidakpastian informasi, kemudian lahan yang rencana dibebaskan, sudah terlanjur didirikan bangunan meksipun pada dasarnya sah-sah saja karena itu adalah hak keperdataan dari masyarakat bersangkutan,” ungkapnya.
Sumerta mengakui realisasi JLS menjadi harapan bersama terutama untuk kelancaran arus lalu lintas.“Jadi, saya berharap agar ada kejelasan, minimal soal masterplan. Sekitar dua minggu lalu, ada masyarakat yang menanyakan hal ini kepada saya. Tapi, saya tentu tidak berani menyampaikan ke warga sebelum ada penjelasan resmi dari pemerintah,” tegasnya.
Sumerta meyakini Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta memiliki komitmen kuat untuk menuntaskan program tersebut.
Seperti diwartakan, penundaan JLS disampaikan Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa. Proyek JLS awalnya dirancang sudah masuk tender fisik tahun 2022. Meski bakal menempuh skema KPBU, Pemerintah Kabupaten Badung memiliki kewajiban untuk melakukan pembebasan lahan dengan anggaran sekitar Rp 700 miliar.
JLS memiliki peranan penting dan strategis dalam rangka mendukung kelancaran dan kenyamanan berbagai kegiatan dan event internasional. Pembangunan JLS, diproyeksikan untuk memudahkan koneksi antar destinasi pariwisata. Meski begitu, melihat kondisi saat ini, maka penanganan terhadap dampak pandemi dinilai menjadi hal yang lebih prioritas. (adi)








