BULELENG – Wakil rakyat di DPRD Kabupaten Buleleng melalui rapat paripurna mengajukan Ranperda Inisiatif tentang Sistem Pertanian Organik (SPO). Melalui pemaparan yang disampaikan Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa, lembaga legislatif di Kabupaten Buleleng mengungkapkan dasar hukum serta urgensi dari pengajuan Ranperda tentang SPO.
“Sesuai penyampaian Ketua Komisi II, Ranperda Inisiatif tentang SPO diajukan untuk memberikan pedoman sekaligus landasan hukum bagi pihak terkait, khususnya pemerintah daerah untuk dapat mengelola pembangunan sektor pertanian secara berkelanjutan, lebih jelas dan terarah, termasuk dukungan pendanaan yang lebih rasional dari APBD,” tandas Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna, Rabu, 13 Oktober 2021.
Pembentukan Perda SPO yang diinisiasi Komisi II, kata Supriatna, merupakan bentuk dukungan dan penguatan terhadap komitmen Pemprov Bali dalam menerapkan Perda No 8 tahun 2019 tantang Sistem Pertanian Organik.
“Antara lain melalui pengaturan ketentuan yang bersifat lokal dan melindungi kegiatan pertanian organik yang sudah berjalan saat ini,” jelasnya.
Ranperda SPO juga mengatur tata perencanaan, penyediaan sarana prasarana, penyelenggaraan, budidaya, produksi dan pengolahan serta kelembagaan, sertifikasi, insentif, pembinaan, pendanaan dan sanksi.
“Ranperda tentang SPO akan dibahas bersama dengan Ranperda tentang APBD Tahun 2022,Ranperda tentang Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. BPD Bali dan Ranperda tentang Perubahan II atas Perda No 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,” pungkasnya.(kar)
