BADUNG – Tokoh masyarakat Kuta bahu-membahu menyelamatkan likuiditas LPD Kuta. Mereka menyisihkan uang untuk ditabung di LPD Kuta semata-mata untuk nindihin desa adat.
Ketua Sabha Desa Desa Adat Kuta Nyoman Bagiana Karang mengatakan, pandemi Covid-19 telah membawa dampak bagi segala sektor kehidupan, terutama pariwisata yang berimbas terhadap perekonomian masyarakat.
“Hampir 99 persen krama Desa Adat Kuta menggantungkan hidup di sektor pariwisata. Ketika pariwisata mati suri, ekonomi pun lumpuh. Sekarang ini semua kelimpungan menghadapi cobaan. LPD sebagai ikon perekonomian masyarakat adat akhirnya juga ikut terseret. Terlepas dari segala kekurangan, LPD kita kini memang mengalami guncangan yang cukup serius,” ujar Nyoman Bagiana Karang saat dibubungi, Kamis 26 Agustus 2021.
Ia berharap seluruh krama dan para nasabah turut bahu-membahu bersama Tim Pemulihan LPD Kuta termasuk prajuru desa, kerta desa, sabha desa, kaling, serta kelian adat banjar, menjaga eksistensi LPD agar tetap “KUTA” (Kokoh, Utuh, Tahan, dan Aman).
“Hanya dengan kebersamaan kita mampu menjaga LPD karena selama ini sudah memberikan banyak kontribusi yang sangat berarti bagi krama. LPD yang sehat dan LPD yang kuat adalah salah satu pendukung utama keutuhan, eksistensi, dan masa depan Desa Adat Kuta,” tegasnya.
“Nindihin LPD adalah nindihin Desa Adat Kuta sebagai tempat kami bertugas dalam melaksanakan swadharma sebagai pengayah Desa Adat Kuta,” imbuhnya.
Sementara, Ketua LP-LPD Kabupaten Badung I Dewa Nyoman Widiarsa mengaku sudah memantau perkembangan yang terjadi. Penarikan simpanan oleh warga di LPD Kuta tersebut terbilang mendadak karena adanya isu tak bertanggung jawab. Kini, situasinya sudah mereda. “Biasanya kami memang ada pemeriksaan rutin. Hanya saja sekarang situasi mendadak dan ada isu miring, jadi agak kesulitan. Besok (hari ini) saya mau ke sana (LPD Kuta),” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Kepala Bagian Perekonomian Setda Badung AA Sagung Rosyawati. Menurutnya, Badung sangat merasakan dampak pandemi Covid-19 termasuk LPD karena sebagian besar nasabah merupakan pekerja pariwisata. “Kita tidak bisa menggunakan acuan audit LPD sebelumnya. Pada akhirnya mereka memerlukan likuiditas yang tinggi karena banyak nasabah menarik tabungannya,” ucapnya sembari menyebutkan sudah tidak lagi menangani LPD sesuai dengan nomenklatur yang baru. (adi)
