JEMBRANA – Anggaran cekak, bahkan menyisakan hutang sewa hotel untuk isolasi, sementara kasus Covid-19 di Jembrana merangkak naik. Bahkan di Desa Blimbingsari, Kecamatan Melaya, belasan warga terpapar, hingga dinyatakan masuk zone hitam.
Bupati Jembrana I Nengah Tamba Jumat 25 Juni 2021 menegaskan, tidak hanya meminta Satgas untuk lebih serius melakukan penanganan Covid-19, tetapi semua masyarakat. Termasuk mengajak seluruh masyarakat yang memenuhi syarat untuk divaksin, mengejar tercapainya herd immunity atau kekebalan komunal.
“Saya tak ingin ada penambahan lagi, cukup segitu, pelaksanaan vaksin terus digencarkan,jangan sampai target vaksin Juli mendatang kendor, silahkan satgas bekerja, camat,lurah, perbekel siapkan warganya untuk divaksin,” tegasnya.
Terkait dua korban meninggal, kabarnya belum mendapatkan vaksin. Jangan terus menerus diingatkan vaksin. Situasi kedepan tidak dapat diketahui. Pihaknya punya target 29 hari lagi. Tambapun tidak bsia memastikan akan diberikan jatah vaksin lagi atau tidak. Namun Tamba berharap pasokan vaksin ke Jembrana lancar.
“Ayo masyarakat vaksin!” ajaknya.
Mengenai desa Blimbingsari, yang mana Covidnya melonjak diberlakukan isolasi. Keluarga yang terpapar diisolasi jangan diberikan sampai keluar,” tegasnya. Lantaran anggaran hanya tinggal untuk mamin saja, silahkan dinas sosial berikan sembako bagi keluarga yang Covid-19.
Terhadap pelabuhan Gilimanuk, karena yang terpapar sebagian besar diketahui pernah bepergian keluar daerah, Tamba memerintahkan memperketat pengawasan di Gilimanuk.
“Jangan mau menerima orang yang terinfeksi Covid datang ke Bali,vkarena kita sudah selektif. Yang keluar Bali sudah dirapid maupun Genose,” sergahnya.
Demikian pula dari Banyuwangi juga ikut ketat.
“Jangan mengijinkan yang reaktif datang ke Bali. Kerjasamanya diharapkan terjaga antara Jembrana dan Banyuwangi, “tandasnya.
Soal tunggakan sewa hotel digunakan karantina mencapai Rp 400 Juta, pihaknya sudah mengontak provinsi maupun pusat.
“Terus terang kita malu terus ditagih pihak hotel, karena itu tanggung jawabnya pusat,” tandasnya.
Dana Cekak, Anggaran Mall Pelayanan Publik Dipotong
Terhadap anggaran covid dari laporan sudah habis, untuk itu anggaran pembangunan mall pelayanan publik dipotong. Situasi kedepan bisa saja terus berubah, ketika darurat tak ada uang, makanya yang didahulukan selamatkan manusianya.
“Dari pada manusia menjadi korban, untuk urusan infrastruktur belakangkan. Kelanjutan mall pelayanan publik dicut (ditiadakan) dulu, dananya untuk darurat Covid,” tandasnya. (ara)
