BULELENG – Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dana hibah Pemulihan Ekonomi Nasional Bidang Pariwisata (PEN-Pariwisatagate) Tahun 2020 mulai disidangkan secara virtual Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Denpasar. Persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Buleleng di hadapan masing-masing majelis hakim pemeriksa dan mengadili sesuai perkara yang displit menjadi lima berkas.
“Agenda sidang hari ini, pembacaan dakwaan oleh Tim JPU sesuai dengan berkas perkara dan tersangka. Dakwaan dibacakan oleh JPU secara bergiliran dihadapan majelis hakim pemeriksa,” ungkap Kasi Intel Kejari Buleleng, Anak Agung Jayalantara, Selasa, 8 Juni 2021 usai sidang.
Kasi Intel yang juga menjabat Humas Kejari Buleleng ini menandaskan, dakwaan JPU terhadap terdakwa yang didampingi kuasa hukum masing-masing, terdiri dari dakwaan pertama, Primair dan Subsidair atau Pasal 12 huruf (e).
“Dakwaan pertama, Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18, Subsidair pasal 3 jo pasal 18, atau Pasal 12 huruf (e), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberahtasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tandas Jayalantara meyakinkan.
Jayalantara menambahkan, dari 5 dakwaan yang dibacakan di hadapan majelis hakim Kony Hartanto,SH.,MH, Hariyanti, SH.,M.Hum dan Nelson,SH, hanya satu terdakwa, atas nama Gunawan yang mengajukan eksepsi dan dijadwalkan penyampaianya minggu depan.
“Terdakwa yang lainnya tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan yang disampaikan penuntut umum,”tegasnya.
Untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa menyampaikan eksepsi, majelis hakim menunda persidangan.
“Sidang ditunda untuk dilanjutkan minggu depan dengan agenda pemeriksaan saksi, kecuali persidangan dengan terdakwa Gunawan yang akan menyampaikan eksepsi terhadap dakwaan penuntut umum,” pungkasnya. (kar)
