Ketua Pusat Atal S Depari saat membuka webinar Pers Mendorong Perbankan Mempercepat Sektor Digitalliasi UMKM dan System Pembayaran 2025
JAKARTA – Pandemi Covid-19 yang melanda Indoensia sejak awla tahun 2020 telah memukul telak keberlangsungan UMKM di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, sedikitnya ada 37 ribu UMKM terpukul selama pandemi. Namun demikian, dengan perkmebangan internet dan platform digital, justru membantu perkembangan usaha UMK yang berusaha secara daring. Hal ini mendorong agar program digitalisasi UMKM dapat dipercepat untuk mendukung kemajuan UMKM di Indonesia. Hal tersebut terungkap dalam Webinar bertajuk ‘Pers Mendorong Perbankan Mempercepat Sektor Digitalliasi UMKM dan System Pembayaran 2025’ yang diselengarakan PWI pusat, Rabu, 2 Juni 2021 secara daring.
Ketua PWI Pusat Atal S Depari saat membuka webinar yang dipandu Vivi Widiyasari tersebut mengatakan, kalau pandemi Covid-19 telah memukul sektor usaha tanah air khususnya UMKM. Setidaknya ada 37 Juta UMKM terdampak langsung akibat pandemi ini. Hal ini tentu sangat berpangaruh pada perekonomian nasional dan masyarakat. Kondisi ini berbeda dari krisis ekonomi tahun 1998 lalu dimana UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Berdasarkan data tahun 2018, UMKM mampu menyumbang sebesar 60,34 persen dari total Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia.
“UMKM mampu menyerap 116 Juta pekerja atau sekitar 97,2 persen dari total seluruh pekerja di Indonesia,” katanya.
Adanya kebijakan pembatasna sosial berskala besar (PSBB) dan program pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) justru membuka peluang usha bagai UMKM melakukan ushanya secra daring memeanfatkan jaringan internet. UMKM memapsarkan produk yang dihadirkan dalam platform digital melalaui berbagai aplikasi berbasis digital.
“Setidaknya tercatat sekitar 10,6 Juta UMKM telah menjalankan usahanya secara daring sehingga mampu bertahan ditengah pandemi,” sebut Atal Depari.
Hal ini terbantu dengan internet menjadi momentum dalam transformasi ekosistem digital, meski belum semua UMKM bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk bertahan ditenghah krisis. Namun paling tidak para pelaku UMKM sudah bsia menjalankan usahanya untuk bertahan ditengah krisis. Mayoritas pelaku UMKM bersiap beralih ke sistem digital dengan masih memadukan cara daring maupun luring (konvensional).
“Memang belum semua UMKM mampu menjalankannya secara digital,” tandas Atal.
Untuk itu, pihaknya mendorong digitalisasi UMKM dalam menjalankan usahanya sehingga mampu bertahan ditengah krisis akibat pandemi Covid-19. Disadari atau tidak , sektor UMKM menjadi penggerak perekonomian nasional perlu mendapatkan stimulus dari pemerintah baik melalui Kementerian Koperasi dan UKM, BI serta dari kooporasi besar membantu UMKM dalam menerapkan platform digital dalam usaha mereka.
Sementara Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki selaku keynote speaker diwakili staf khusus Fiki Satari menjelaskan, pandemi Covid berdampak pada keseluruhan UMKM dan usaha, karena 99 persen populasi usaha di Inodneusa adalah UMKM. Sebanyak 64 Juta UMKM yang tercatat di Kementerian Koperasi dna UKM menyerap lebih dari 130 juta tenaga kerja.
“UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional karena memberikan kontribusi 60,23 persen dari total PDB,” sebutnya.
Namun perkembangan UMKM memiliki tantangan, karena 0,01 persen yang merupakan usaha besar yang menguasai perekonomian nasional mencapai 40 persen. Untuk itu, pihaknya mendorong UMKM berdaya , unggul dan mampu meningkatkan daya saing. Menurut Menteri Teten, transformasi digital sebuah keniscayaan atau keharusan untuk UMKM berlaih ke platform digital. Saat ini tercatat jumlah UMKM yang sudah on board secara digital atau online berjumlah 8 Juta atau 13 persen awal pandemi tahun 2020.
“Banyak program diinisiasi pemerintah untuk mendukung usaha termasuk UMKM dan peran media sangat besar mendukung pemerintah yang memfokuskan pada pemulihan ekonomi nasional,” ucapnya.
Presiden di akhir tahun 2020 menargetkan sekitar 10 Juta UMKM sudah on board digital dan online. Namun target tersebut sudah terlampaui menjadi sebanyak 12,5 UMKM yang sudah on board digital.
“Ini setara dengan 19 persen dari total UMKM yang ada,” sebutnya lagi.
Sementara itu, di tahun 2024 , pemerintah mencanangkan UKMKM sudah masuk platform digital dan sudah on board sekitar 30 juta usaha. Target 17 Juta lebih UMKM untuk bisa on board sesuai target harus dorong bersama. Untuk mencapai hal tersebut, ada empat tantangan fundamental yang dihadapi UMKM yakni literasi digital yang masih kurang, kapasitas produksi yang terbatas, kualitas produk yang dihasilkan untuk bisa head to head secara global serta akses pasar yang masih minim. Apalagi pemeritah melalui PP 27 tahun 2021 dimana belanja pemerintah sebesar 40 persen atau senilai Rp 300 Triliun diberikan bagi produk UMKM dijual melalui LKPP.
Untuk itu, pihaknya mendukung program digitalisasi pembayaran tahun 2025 termasuk untuk sektor UMKM. Dikatakan, sistem pembayaran digital sangat berperan dalam transformasi digital. Program ini memiliki keunggulan karena prakteknya sangat memudahkan, catatan lebih rapi, standar kemanan transaksi digital sangat tinggi serta meminimalisir peredaran uang palsu.
Dalam webinar tersebut juga menghadirkan nara sumber seperti Jahja Setiaatmaja Predir BCA, Rahmat Hernowo DPSP BI dan Roy Krisdianto dari Telkomsel. (jon)
