DENPASAR- Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menggelar rapat dengar pendapat menindaklanjuti pengaduan masyarakat Kampung Bugis Serangan perihal pembatalan sertifikat SHM No.69/Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan.
Rapat dengar pendapat pada Kamis 1 April 2021 dipimpin Ketua BAP DPD RI H. Bambang Sutrisno bersama Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara yang dihadiri DPRD Kota Denpasar, Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Kantor Pertanahan Kota Denpasar, serta perwakilan masyarakat Kampung Bugis.
Menurut Bambang Sutrisno, pihaknya menerima pengaduan dari masyarakat Kampung Bugis pada 16 Maret 2021. Guna mendapatkan pandangan dan penjelasan yang komprehensif terkait tindak lanjut dan perkembangan penanganan permasalahan tersebut, BAP DPD RI hadir untuk menjebatani dan mendorong upaya penyelesaian permasalahan tersebut.“Kehadiran kami ke Denpasar juga ingin mengetahui berbagai capaian dan kendala permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyelesaian terkait permasalahan kepemilikan tanah masyarakat Kampung Bugis Desa Serangan. Kami juga mendorong adanya win-win solution atas permasalahan ini dengan mendahulukan asa berkeadilan bagi masyarakat dan berpegang pada peraturan perundang-undangan,” ujar Senator Dapil Jawa Tengah ini.
Kuasa Hukum Masyarakat Kampung Bugis Raja Nasution menyampaikan, ada beberapa fakta terkait masyarakat Kampung Bugis Serangan. Pertama, warga Kampung Bugis Serangan telah diberikan tanah oleh Raja Badung (Puri Pemecutan) sejak abad ke-17 dan telah menempati tanah secara turun temurun hingga empat generasi.
Tanah yang ditempati secara turun temurun tersebut diberikan secara kolektif kepada warga Kampung Bugis Serangan karena jasa-jasanya yang ikut membantu peperangan pada saat itu mengusir penjajah Belanda. “Pada saat itu, kan tidak ada surat-surat sertifikat. Pada saat itu tanah diberikan kepada kepala suku atau kepala desa bernama Abdurahman. Kemudian, di perjalanan di tahun 1957 ada akta jual beli, yang mana penjualnya adalah A. Sikin. Sementara, Sikin ini kan bukan anaknya Abdurahman. Tentunya sebagai bukan yang berwenang, maka cacat hukum yang menjual tersebut. Bukan milik tetapi menjual milik orang lain,” jelasnya.
Fakta berikutnya, pada akta Jual Beli itu yang dijual persil yang 15 C sementara yang ditempati warga yakni di persil 15 A. Tanah di persil 15 C peruntukannya adalah pertanian dan 15 A pemukiman. Itu kemudian dituangkan dalam sertifikat 69/Desa Serangan Tahun 1992. Oleh karenanya telah terjadi penunjukan yang salah dalam penerbitan SHM No 69/ Desa Serangan yaitu dengan menggunakan batas –batas persil 15A untuk penerbitannya sedangkan data yang digunakan dalam permohonan SHM yaitu persil 15C. Kesalahan data yuridis yang tidak sesuai fakta tersebut juga sudah dilakukan kajian oleh BPN dengan kesimpulan bahwa penerbitan SHM No 69/Desa Serangan tersebut adalah cacat administratif. Sebagaimana ketentuan pasal 104 dan 105 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka yang bisa membatalkan SHM tersebut adalah Menteri ATR atau kepala BPN. “Untuk itulah kami berharap kepala BPN dan BAP DPD RI agar bisa melihat fakta-fakta tersebut. Khususnya BPN agar bisa bertanggung jawab karena itu sertifikat merupakan produk BPN,” ujarnya.
Sementara, Walikota Denpasar IGN Jaya Negara menyampaikan, Pemkot Denpasar telah memfasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sejak tahun 2009. Pemerintah telah berupaya mencarikan solusi dengan mempertemukan kedua belah pihak. “Setelah kasus sengketa terjadi, dan terjadi penggusuran, pemerintah telah membuatkan tenda-tenda dan dapur umum. Dalam proses perjalanan pemerintah terus berkoordinasi dengan BPN Bali dan Badan Pertanahan kota Denpasar bahkan hingga ke kementrian. Kemudian hasilnya ada lahan yang diberikan kepada desa adat dan desa adat memberikan kepada warga yang tergusur. Dari 36 warga itu diberikan lahan sebanyak 45 are kurang lebih sehingga per orang mendapatkan lahan sebesar 1 are, dengan perjanjian Hak Guna Bangunan dan selama itu ditempati oleh warga bersangkutan maka tidak bisa digunakan untuk keperluan lain,”jelasnya.
Dalam perjalanan, pemerintah juga berupaya untuk melakukan pembuatan jalan, bahkan pemerintah Kota Denpasar juga terus berupaya memfasilitasi bagaimana ke depan bisa membantu masyarakat agar bisa membangun rumah. “Intinya kondisi sekarang masyarakat (Kampung Bugis) itu sudah mendapatkan lahan satu are untuk ditempati dan beberapa sedang dibangun. Yang menjadi fokus kami itu mungkin ada solusi-solusi dan kebijakan dari kementrian PUPR. Mungkin ada bantuan bangunan untuk warga yang tergusur ini, kami minta untuk difasilitasi. Disisi lain, kami sangat menghormati apabila masih ada kelompok warga yang masih ingin memperjuangkan haknya mudah-mudahan juga bisa difasilitasi. Nah kalau dari pertemuan ini, dari pihak pengadu tetap memohon keadilan terhadap haknya itu karena ada peluang-peluang maka kami persilahkan. Itu kami mohonkan ketua DPD agar bisa memfasilitasi,” tandasnya. (sur)
