DENPASAR- Ketua Komisi I DPRD Bali Nyoman Adnyana sangat menyayangkan keputusan pemerintah pusat mencabut aturan soal investasi industri Minuman Keras (Miras) yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Padahal Perpres tersebut belum berjalan untuk dilaksanakan seperti halnya produksi minuman beralkohol seperti arak, berem yang diproduksi secara tradisional di Bali. Semestinya diberikan berjalan dulu dan jangan ujug-ujug langsung dicabut begitu saja dan langsung disampaikan Presiden Joko Widodo.
Hal ini disampaikan disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bali Nyoman Adnyana saat dikonfirmasi menyikapi dicabutnya Peraturan Presiden tersebut, Selasa 2 Maret 2021. Politisi PDIP asal Bangli ini sangat menyayangkan adanya pencabutan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut. Pasalnya, Perpres yang mengatur investasi soal Miras itu terkesan mendadak.
“Sangat disayangkan, seharusnya biarkan berjalan dulu, bagaimana perkembangannya baru dikaji lagi kalau memang setelah berjalan menimbulkan persoalan,”katanya.
Adnyana menjelaskan minuman beralkohol (Mikol) di Bali sudah diproduksi secara turun temurun sebagai home industri. Selama ini penyulingan Arak di Bali yang sangat tradisional dilakukan dalam pemasaran hasil produksi selalu berkucing-kucingan dengan aparat keamanan. Sejak adanya perhatian pemerintah dan perjuangan Gubernur Bali membawa harapan baru masyarakat Bali khususnya mereka yang selama ini melakukan penyulingan secara tradisional.
Produk mikol tradisional khas Bali ini seperti arak, berem sejatinya diperuntukan untuk kegiatan adat dan upacara keagamaan di Bali. Bahkan, produksinya pun sudah turun temurun.
“Arak dan lain-lain yang sudah diproduksi sejak turun temurun dan untuk kepentingan ber -Yadnya juga,”ujarnya.
Adanya Perpres 10 tahun 2021 dalam lampirannya sejatinya membawa angin segar untuk menghidupkan ekonomi masyarakat apalagi ditengah pandemi Covid-19 sekarang ini. Sayangnya belum berjalan, sudah dicabut.
Sementara Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi saat ditemui di DPRD Bali, mengatakan, dicabutnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 justru merugikan Bali. Terbitnya Perpres tersebut memiliki tujuan untuk mengatur agar peredaran miras bisa dikendalikan.
“Perpres itukan bagus dan baik sekali. Negara berwenang untuk mengatur peredaran Miras. Agar tidak liar nantinya. Begitu juga dengan banyaknya minuman dari luar yang masuk ke dalam negeri,” katanya.
Dalam pengembangan minuman beralkohol di Bali, Gubernur Bali telah mengesahkan minuman beralkohol tradisional Bali untuk diproduksi dan dikembangkan. Tentunya, dengan adanya pencabutan Perpres tersebut akan berdampak pada Mikol Tradisional di Bali. Pihaknya berharap agar apa yang menjadi kebijakan Gubernur Bali soal mengatur peredaran Mikol tetap dilanjutkan.
“Keinginan Gubernur itu mau mengatur peredaran, bukan melegalkan produksi. Tapi sebelum adanya Perpres itu sudah mengatur. Jadi tetap harus diatur, bukan berarti melawan UU,”imbuhnya.
Sementara mengenai kebijakan Pemerintah Pusat sangat sinkron dengan aturan di daerah, khususnya Bali. Menurut politisi Golkar asal Buleleng ini, tidak adanya aturan yang mengatur peredaran Miras, akan membuat ketidakjelasan terhadap peredaran. Apalagi, di Bali merupakan daerah pariwisata. Kebutuhan minuman beralkohol bukan hanya untuk wisatawan, melainkan juga kegiatan keagamaan, adat, budaya.
Pihaknya berharap Pemerintah Pusat untuk memberikan pengecualian bagi Bali. Mengingat, Bali memiliki minuman khas tradisional sendiri.
“Bali minta pengecualian untuk Perpres ini. Karena kami mengatur ini, kami sayang dengan agama, budaya, dan generasi penerus kita. Dimana-mana diseluruh dunia itu diatur,” pungkasnya. (arn)
