Setujui Tiga Ranperda, Dua Fraksi Sorot Pemanfaatan Pasar Banyuasri

0
218
Rapat Paripurna, FPG dan FPH setujui pembahasan 3 Ranperda, sorot Pasar Banyuasri

BULELENG – Wakil rakyat yang tergabung dalam fraksi dan gabungan fraksi di DPRD Kabupaten Buleleng setujui pembahasan lebih lanjut 3 buah rancangan peraturan daerah (ranperda). Persetujuan disampaikan di hadapan rapat paripurna virtual yang digelar, Senin 1 Maret 2021 dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi dan pendapat Bupati Buleleng terhadap Ranperda yakni Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Perubahan Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang Retribusi Menara Telekomunikasi dan Ranperda tentang Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menariknya, pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna tersebut, 2 Fraksi yakni Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi Partai Hanura (FPN) juga memberikan catatan, menyorot Pasar Banyuasri.

Diawali penyampaian pemandangan umum Gabungan Fraksi PDIP, Gerindra, Demokrat dan Perindo melalui juru bicaranya Nyoman Sukarmen. Gabungan Fraksi ini menyatakan sepakat membahas 3 Ranperda lebih lanjut karena dinilai krusial dan sangat dibutuhkan masyatakat.

“Ranperda tentang LP2B sangat dibutuhkan untuk menjaga lahan pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan, Perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang Retribusi Menara Telekomunikasi dilakukan untuk penyesuaian dengan aturan diatasnya, sementara Ranperda tentang PAUD yang merupakan inisiatif dewan, untuk memenuhi kebutuhan hak dasar anak atas pendidikan sejak usia dini dan pendidikan berkualitas,”tandas Sukarmen. Demikian juga pemandangan umum Fraksi Partai Nasdem yang disampaikan melalui juru bicaranya, I Nyoman Melium.

Sementara FPG melalui juru bicaranya I Ketut Dody Tisna Adi dan FPH melalui Ketut Wirsana, selain menyetujui pembahasan 3 Ranperda, melalui pemandangan umum fraksinya juga menyertakan catatan. Tidak hanya keprihatinan terhadap mencuatnya kasus dugaan korupsi bantuan dana hibah PEN Pariwisata, FPG dan FPH juga menyorot Pasar Banyuasri.

“Mencuatnya kasus PEN Pariwisata membuat kita prihatin, bukan untuk mencari siapa yang salah atau kabing hitam, tapi bagaimana hal ini tidak terjadi lagi,” tandas Dody Tisna.

Belum beroperasinya Pasar Banyuasri dan menyikapi isu yang berkembang di masyarakat, FPG memandang perlu bertanya sekaligus mendorong pengoperasian Pasar Banyuari.

“Dimohon kepada bupati agar segera memfungsikan Pasar Banyuasri untuk menguji kelayakan bangunan di masa pemeliharaan oleh rekanan, dan kami juga berharap roda perekonomian bisa kembali menggeliat,” tandas Dody dan Wirsana. (kar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here