BULELENG – Dengan pengalaman yang dimiliki, Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (P2KM-BM) di Kabupaten Buleleng akan dilakukan secara selektif, terarah dan terukur. Tak hanya berdasarkan hasil pemantauan terhadap jumlah kasus konfirmasi yang terjadi dalam kurun waktu 7 hari. Penetapan P2KM-BM juga sangat ditentukan hasil pemantauan terhadap potensi penyebaran kasus konfirmasi pada wilayah desa/kelurahan.
“Sampai saat ini, PPKM Berbasis Mikro belum kita terapkan, mengingat kasus konfirmasi di desa/kelurahan masih terkendali,” tandas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, Senin 8 Februari 2021.
Sesuai Data Informasi Satgas-PP Covid-19 Kabupaten Buleleng, kata Suyasa yang juga Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Penanganan (Satgas-PP) Covid-19, saat ini kejadian konsisten masih ada di wilayah Desa Pegadungan Kecamatan Sukasada.
“Di sana sudah dilakukan tindakan pengawasan dan pengendalian aktivitas masyarakat secara ketat. Substansinya sama dengan PPKM Berbasis Mikro, dan sudah kami terapkan sebelum Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2021 turun. Namun, dengan nama berbeda, sehingga kita tunggu lima hari lagi akan selesai,” terangnya.
Jika nanti masih ada kasus konfirmasi, baru akan diterapkan PPKM-BM. “Jika masih ada kasus, PPKM-BM yang baru tentu akan dilakukan,” tegasnya.
Suyasa menambahkan, saat ini Satgas-PP Covid-19 Buleleng masih memantau kasus terkonfirmasi di Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan. Dari hasil pemantauan sementara, ada 3 keluarga dalam 3 rumah yang terkonfirmasi.
“Jadi, belum masuk kategori zona merah. Pengawasan dan pengendalian ketat terhadap aktivitas masyarakat sudah dilakukan,” jelasnya.
PPKM-BM diterapkan jika ada perkembangan dan penyebarannya lebih dari sepuluh rumah. (kar)
