DENPASAR – Perwakilan Warga subak dan warga Desa Les, Kabupaten Buleleng mengadu ke DPRD Bali dan meminta penyelesaian perebutan air sejak tahun 2019 tidak bisa terselesaikan. Bahkan, beberapa waktu lalu sempat terjadi pengerusakan pipa pada sumber air di Desa Siakan Kabupaten Bangli dan berbuntut panjang hingga dilaporkannya warga Desa Les ke kantor polisi.
Kehadiran warga Subak Les Penutukan Buleleng di dampingi Made Westra yang juga mantan Sekot Denpasar. Rombongan warga Les diterima Ketua Komisi III DPRD Bali AA Ngurah Adhi Ardhana bersama anggota Komisi III lainnya, di ruang Banmus DPRD Bali, Selasa (26/1/2021). Turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali Made Teja.
Dalam pertemuan tersebut Made Westra membeberkan persoalan yang terjadi hingga sampai ada proses pidana terhadap warganya di Desa Les. Westra menjelaskan sumber air di Desa Siakan Bangli merupakan sumber air yang selama ini dimanfaatkan krama Subak Les Uma Wangi di Desa Les Penutukan Buleleng. Selain untuk pertanian juga air terjun yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan kepentingan MCK masyarakatnya baik di Desa Les Penutukan Buleleng maupun di kabupaten Bangli.
Sayangnya, sumber air yang ada di Desa Siakan Bangli ini langsung diambil tiga desa yakni Subaya, Bantih dan Siakan dengan pemasangan pipa langsung pada sumbernya. Padahal sumber air Desa Siakan ini berada di lokasi tengah hutan milik negara. Sesuai aturan tidak ada pengambilan langsung ke sumber mata air melainkan melalui rembesan yang mengalir ke sungai.
“Kelian desa Adat Bantih yang bergaya preman memanfaatkan sumber air Siakan untuk dijual kepada pihak lain,” bebernya.
Sementara Kadis LH Provinsi Bali Made Teja menyampaikan, sejak adanya pengaduan dari warga desa Les, dua hari kemudian langsung mengecek sumber air ke desa Siakan sampai ke Desa Les. Berbagai kejadian yang ada yang ditemukan di lapangan, LH Provinsi Bali juga sudah melakukan pertemuan dan mempertemukan semua pihak baik dari Desa Siakin maupun dari Desa Les.
Saat pertemuan ,sebenarnya sudah ada jalan keluar dan pengelolaan sumber air ini supaya bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Sayangnya kesepakatan tidak bisa berjalan dengan baik dan masih ada keinginan masing-masing pihak sesuai dengan haknya.
Menurutnya, sesuai dengan aturan UU, masalah sumber yang menjadi perebutan ada pada gubernur. Kemudian rapat digelar September lalu dan Provinsi Bali sudah ada keputusan dan bersurat ke Bupati Buleleng. Prinsipnya Kerjasama pengelolaan sumber air ini bisa dilaksanakan lewat Perusahaan Daerah dan sudah ajukan lewat pelayanan satu pintu. Sebelum kerjasama berjalan ijin lingkungan sudah harus terpenuhi dan draf sudah ada. namun ijin lingkungan belum keluar.
“Dari LH memberikan kesempatan kepada bupati Buleleng untuk bekerjasama bukan dengan perorangan,” katanya sembari menambahkan berharapa tidak ada perorangan yang memanfaatkan sumber air yang ada di hutan lindung.
Ketua Komisi III DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana menyampaikan secara sederhana agar dilakukan sebuah normalisasi pada sumber mata air yang ada. Normalisasi yang dimaksudkan mengembalikan fungsi sumber mata air dan sungai pada posisi awal. Selanjutnya agar Balai Wilayah Sungai Bali Peninda yang secara teknis membaginya sesuai aturan.
“Kata menarik adalah normalisasi, mengembalikan komposisi awal yang semestinya rekomendasi sangat sederhana dan semestinaya diterima oleh semua pihak. Saya hanya sarankan agar tiga hal dilakukan, pertama sungai normal bagaimana awal sungai kembali. Kedua kebutuhan warga akan air wajib tetap terfasilitasi, dalam ini kebutuhan pokok tetap. Dan ketiga pemanfaatan air tersebut agar dibagi secara teknis dari BWS Bali Penida. Sebab mereka ini melakukan kegiatan di hutan lindung. Solusinya ada di BWS,” pungkasnya. (arn)
