BULELENG – Adanya dugaan pemotongan bantuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pariwisata, tak pelak membuat wakil rakyat, khususnya yang tergabung di Komisi II DPRD Buleleng mengelus dada. Selain kaget, wakil rakyat yang mendapat tugas dan fungsi pengawasan bidang pembangunan dan pariwisata ini juga menyayangkan, dugaan pemotongan dana bantuan pemerintah untuk pemulihan perekonomian sektor pariwisata yang terpuruk akibat Pandemi Covid-19 benar terjadi.
“Tentu, ini (pemotongan dana bantuan,red) sangat kami sayangkan, apabila benar terjadi. Dan kami berharap dan mendorong, Kejaksaan Negeri Buleleng serius untuk mengungkap adanya indikasi pemotongan bantuan dana PEN sektor pariwisata ini,” tandas Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng, Putu Mangku Budiasa, Kamis (21/1/2021) usai mengikuti rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) di Gedung Rakyat DPRD Kabupaten Buleleng.
Tindakan pemotongan dana bantuan kepada masyarakat, kata Budiasa, sangat tidak dibenarkan dan melanggar hukum. Terlebih, bantuan yang disalurkan pemerintah untuk pemulihan perekonomian sektor pariwisata yang paling terpuruk saat ini.
“Sebagai sumber pendapatan daerah terbesar dan melibatkan banyak pekerja, mestinya tidak ada pemotongan yang dilakukan. Karena, selain diharapkan dapat mendorong sektor pariwisata agar bisa menggeliat, bantuan dana PEN Pariwisata juga diharapkan dapat membuka peluang kerja bagi ribuan tenaga kerja sektor pariwisata yang terpaksa di PHK atau di rumahkan,” tukasnya.
Selain melanggar hukum pidana, pemotongan bantuan dana PEN Pariwisata maupun dalam bentuk yang lain, sangat tidak manusiawi ditengah Pandemi Covid-19.
“Ini tidak hanya hanya soal hukum, tapi sudah menyentuh rasa dan nilai-nilai kemanusian, saya perihatin dan menyayangkan, namun tetap berharap dugaan tersebut tidak benar,” pungkasnya.(kar)
