Jumat Bansos PKM Badung Mulai Cair, Ini Persyaratan Calon Penerima

MANGUPURA –  Jumat, 15 Januari 2021, Pemerintah Kabupaten Badung mulai mencairkan bansos terkait Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), seperti yang dijanjikan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Rencananya penyerahan akan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta di Wantilan Objek Wisata Sangeh, Abiansemal.

Bupati Giri Prasta seusai memberikan pengarahan terkait pelaksanaan PKM di Kabupaten Badung, Rabu (13/1), menegaskan mulai Jumat (15/1) bantuan berupa uang tunai mulai direalisasikan.  Pemberian bantuan kata dia, tetap berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tak tumpang tindih.

“Dengan satu catatan yang sudah mendapatkan bantuan langsung tunai desa, kartu prakerja, bantuan sosial lainnya seperti keluarga harapan, itu tidak boleh lagi. Di luar dari itu, akan kita berikan bantuan,” jelasnya. Hal ini juga sesuai dengan Legal Opinion (LO) yang diberikan oleh Kejari Badung. Dari sekitar 128 ribu lebih Kepala Keluarga (KK) di Badung, menurutnya ada sekitar 90 ribu lebih yang berpotensi menerima bantuan.

Ditambahkannya, untuk mekanisme pencairan bantuan akan disalurkan lewat rekening yang difasilitasi pemerintah melalu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. “Nanti dari BPD akan menyerahkan ke masyarakat di lingkungan banjar itu, sehingga tidak terjadi kerumunan,”katanya. Untuk itu, Camat, Perbekel dan Lurah dintruksikan melakukan pendataan dengan cermat. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan pemerintah. “Bila ada masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan, segera lapor ke kaling atau kelian untuk didata,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Badung, Putu Parwata mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut. Menurutnya Pemerintah Kabupaten Badung telah mengambil langkah yang tepat. Sebab perekonomian masyarakat sedang turun. “Ini adalah wujud kepekaan pemerintah, bupati, harus memberikan bantuan kepada masyarakat,” ujarnya.
Saat ini, dewan bersama forkompinda menurutnya sedang merumuskan opini. Sehingga tetap bisa membantu masyarakat, namun tidak melanggar ketentuan.

Dibagian lain, Kepala Dinas Sosial Badung, I Ketut Sudarnasa mengatakan sesuai arahan bupati, masih dilakukan pendataan guna menentukan jumlah pasti penerima. “Sesuai arahan Bapak Bupati, dilakukan pendataan oleh camat dan perbekel. Kita tunggu. Mungkin dua atau tiga hari ke depan,” katanya.  Selama ini, kata dia, total sebanyak 30 ribu KK sudah mendapat bantuan selama pandemi dari Kemensos dan DPMD Badung, sekitar 30 ribu KK. Sehingga 30 ribu KK itu tidak berhak kembali menerima bantuan ini. (lit)