BULELENG – Rapat Tahunan sebagai wahana pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja, dilaksanakan Badan Kerjasana Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Kabupaten Buleleng, Rabu (23/12/2020). Selain melaporkan kinerja selama tahun 2020, evaluasi pada rapat yang digelar bersama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Singaraja dan Seririt ini, juga diharapkan dapat menghasilkan rumusan strategi pengelolaan LPD Paska Pandmi Covid-19.
“Sesuai tema rapat tahunan, yakni Strategi Pengelolaan LPD Paska Pandemi Covid-19, kita berharap 169 LPD di Kabupaten Buleleng bisa bangkit dan eksis dengan motto, Lebih Dekat Lebih Cepat Lebih Tepat, untuk mensejahterakan masyarakat adat Bali,”tandas Ketua BKS-LPD Kabupaten Buleleng, Made Nyiri Yasa.
Pada rapat tahunan yang dihadiri Tim Pembina LPD Kabupaten Buleleng, Koordinator LP-LPD Kabupaten Buleleng, Kepala BPD Cabang Singaraja dan Seririt serta Pemucuk LPD di Kabupaten Buleleng, kata Nyiri Yasa, ada beberapa strategi yang harus diperhatikan dalam pengelolaan lembaga keuangan masyarakat adat Bali ini, pada masa Pandemi Covid-19.
“Dalam membuat kebijakan terkait pengelolaan LPD, pemucuk LPD selalu berdasarkan pada matrik yang diberikan oleh LP-LPD Provinsi Bali. Karena matrik dibuat sesuai kondisi LPD, baik yang sehat, kurang sehat maupun yang tidak sehat, dan langkah apa yang mesti dilakukan karena kondisi permasalahan masing-masing LPD berbeda, sehingga dapat menjadi pedoman bagi LPD untuk menyelesaikan persoalan dan strategi pengembangan program LPD kedepan,” jelasnya.
Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan (Kabag Ekbang) Setda Buleleng, Gede Sasnita Ariawan mengapresiasi upaya BKS-LPD Kabupaten Buleleng dalam menyiapkan strategi pengelolaan LPD Paska Pandemi Covid-19, Tim Pembina LPD Kabupaten Buleleng juga sepakat dengan upaya BKS-LPD Kabupaten Buleleng dalam mendapatkan ketegasan payung/dasar hukum pengelolaan LPD.
“Payung atau dasar hukum pengelolaan LPD memang harus jelas, dikelola berdasarkan hukum adat. Sehingga dalam pengelolaan LPD dapat dilakukan lebih maksimal. Jika ada persoalan, tentu diselesaikan secara hukum adat terlebih dahulu, dan bila tidak terselesaikan serta mengarah tindakan pidana, ya dilanjutkan prosesnya ke hukum positif,” tandas Sasnita meyakinkan. (kar)
