Sikapi Penjelasan Auditor Inspektorat, TPF-BUMDes Bulian Tunggu LHP

0
85
Pertemuan TPF-BUMDes Bulian dengan pengurus BUMDes, dimediasi Tim Audit II Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

BULELENG – Tim Pencari Fakta Badan Usaha Milik Desa (TPF-BUMDes) Bulian Kecamatan Kubutambahan, Senin (21/12/2020) diundang Tim Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Selain penjelasan terkait hasil audit atas pengelolaan keuangan BUMDes Tahun 2019-2020, pertemuan yang dihadiri pengurus BUMDes Gunung Sari Mas Bulian juga digelar sebagai ruang mediasi penyelasaian persoalan.

“Melalui pertemuan tadi, kami jelaskan kepada TPF-BUMDes Bulian dan pengurus BUMDes terkait hasil audit yang dilakukan terhadap pengelolaan dana BUMDes tahun 2019-2020,” ungkap Ketua Tim Auditor II Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Ngurah Omardani usai pertemuan di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan hasil audit, kata Omardani, Tim Auditor yang dipimpinnya menemukan adanya selisih dana Rp 65 Juta akibat kesalahan pembukuan oleh pengurus BUMDes Gunung Sari Bulian.

“Hasil audit tersebut sudah di sampaikan kepada para pihak, dengan harapan bisa dilakukan upaya musyawarah dalam penyelesaian masalah yang terjadi pada pengelolaan dana BUMdes. Kami hanya menyarankan dan memberikan ruang tersebut dalam kapasitas pembinaan aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP), selebihnya merupakan hak dan keputusan para pihak,” ujarnya.

Omardani menambahkan, hasil audit segera disusun menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk disampaikan kepada Polres Buleleng dan Prebekel Desa Bulian selaku pemohon.

Terkait hasil audit yang disampaikan, TPF-BUMDes Gunung Sari Bulian melalui Komang Budiarta menyatakan belum puas dengan hasil audit inspektorat.

“Kami merasa belum puas dengan hasil audit inspektorat yang menyampaikan hanya ada temuan Rp 65 juta dan itupun dikatakan akibat kesalahan pembukuan,” tukas Budiarta dibenarkan anggota tim lainnya.

Karena, dari dugaan warga masyarakat yang diwakili dan berdasarkan data keuangan tahun 2013-2019 ada indikasi penyelewengan dana lebih dari Rp 65 juta.

“Yang diaudit hanya tahun 2019-2020, sementara yang tahun 2013-2019 tidak diaudit tim inspektorat,” tandasnya. Untuk langkah selanjutnya, TPF-BUMDes Bulian akan menunggu LHP Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. (kar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here