41 UMKM di Gianyar Terima Izin Edar dari BPOM

0
156
IZIN EDAR : Kepala BPOM Penny K. Lukito menyerahkan nomor izin edar kepada UMKM di Gianyar.

GIANYAR – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito menyerahkan sertifikasi Nomor Izin Edar (NIE) kepada 41 UMKM di Kabupaten Gianyar, Jumat (18/12/2020).

Penny K. Lukito menyebutkan, Kabupaten Gianyar memiliki 14 produsen pangan olahan yang terdaftar di BPOM, yaitu satu usaha mikro, dua usaha kecil, sepuluh usaha menengah dan satu industri besar. Tahun ini, BPOM menerbitkan 41 NIE pangan olahan dari Gianyar, masing masing 3 NIE untuk usaha mikro dan usaha kecil, 30 NIE untuk usaha menengah dan 5 NIE untuk industri besar.

BPOM juga menerbitkan 11 NIE obat tradisional untuk enam pelaku usaha serta dua sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap untuk dua pelaku usaha di Kabupaten Gianyar. Selain itu, juga menerbitkan 106 NIE kosmetik kepada sembilan pelaku usaha dan satu sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).

Ia menegaskan, UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Sifat UMKM yang lentur terhadap krisis menjadi salah satu kekuatan pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi melalui Gerakan Nasional Bangga buatan Indonesia. Untuk itu, pihaknya mendorong pelaku usaha pangan serta Pemkab Gianyar dapat meningkatkan produk pangan olahan terdaftar di Badan POM. “Peran UMKM ketika ekonomi merosot, kembali terlihat saat Indonesia terkena dampak pandemi Covid- 19. Dengan daya tahan ekonomi yang begitu besar, UMKM mampu menjadi bumper ekonomi dan merupakan pilihan pengalihan sumber daya ekonomi ketika sektor lain cenderung menurun,”tegasnya.

Peran UMKM yang sangat strategis perlu didukung dengan penguatan kapasitas UMKM untuk menghasilkan produk berkualitas secara konsisten. Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing UMKM, salah satunya melalui UU Cipta Kerja yang mendorong mekanisme percepatan perizinan. “Pemerintah daerah melalui pendampingan dan pemberian insentif yang memberikan kemudahan berusaha bagi UMKM. Upaya ini sejalan dengan UU Cipta Kerja yang menjadi komitmen pemerintah untuk meningkatkan daya saing UMKM melalaui mekanisme percepatan perijinan,” imbuhnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, I Made Suradnya mengatakan, demi mendukung program UMKM berdaya saing diperlukan adanya sinergi yang solid antara BPOM dan stakeholder untuk mewujudkan keamanan produk khususnya produk pangan, obat tradisional, serta komestik.

Komitmen antara pemerintah dan pelaku UMKM untuk menjaga keamanan produk pangan, obat tradisional, dan kosmetik sangat diperlukan untuk peningkatan mutu, khasiat dan keamanan produk sehingga mampu berdaya saing dan diharapkan mampu menembus pasar global. (jay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here