Terancam molor, pembangunan Gedung Rektorat STAH Mpu Kuturan Tahap III
BULELENG – Aroma tidak sedap muncul paska kunjungan kerja Direktur Jenderal Bimbingan Masyaraakat (Bimas) Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia ke Kampus Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Epu Kuturan Singaraja. Agar tidak menciderai apresiasi dan dukungan yang diberikan Dirjen Bimas Hindu, Tri Handoko Seto terhadap sekolah tinggi berbasis religius ini, Tim Pendampingan Hukum (TPH) Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng mewarning PPK,PPTK, Konsultan Pengawas dan Direksi PT. Karya Nirmala selaku rekanan pelaksana agar mencermati sisa waktu kontrak pekerjaan.
“Ada dua paket pekerjaan dengan total nilai Rp 10 Miliar lebih yang mengalami kendala dan sudah kami ingatkan pada setiap rapat evaluasi pelaksanaan pekerjaan,” tandas Koordinator Tim Pendampingan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Buleleng, Ali Munip, Jumat (14/11/2020).
Kendala yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, kata Munip, antara lain belum adanya kepastian terkait pengadaan peralatan mekanikal untuk penyediaan lift/eskalator pada proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat STAH Mpu Kuturan Tahap III dari rekanan.
“Setiap rapat evaluasi selalu kita ingatkan, karena selain spesifik, pengadaan peralatan mekanikal untuk lift atau eskalator juga harus dipesan ke negara lain,”ungkapnya.
Selain diminta agar serius menuntaskan pekerjaan, PT. Karya Nirmala yang bekerjasama dengan PT. Mitsubishi dalam pengadaan peralatan mekanikal juga sudah diingatkan batas kontrak yang segera berakhir termasuk sanksi bila terjadi keterlambatan.
“Rapat September diingatkan katanya Oktober, kemudian Oktober diingatkan katanya November alasannya terkendala pengiriman akibat Pandemi Covid-19 dan kemarin diingatkan katanya Desember, padahal kontrak kerja berakhir 9 Desember 2020,” tukasnya.
Meskipun tidak mengganggu aktifitas perkuliahan mahasiswa, Munip didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejari Buleleng, Anak Agung Ngurah Jayalantara menyatakan, penyelesaiaan pekerjaan baik Pembangunan Gedung Rektorat STAH Mpu Kuturan Singaraja senilai Rp. 6 Miliar lebih dan Pembangunan Gedung Kelas (Brahma Widya, Dharma Sastra, Dharma Acarya dan Dharma Duta) senilai Rp 3,124 Miliar lebih, wajib diselesaiakan sesuai dengan spek dan waktu sebagaimana disepakati dalam kontrak.
“Peringatan serta rekomendasi diberikan sebagai kewajiban dalam tugas pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara, bukan pidana,” tandas Munip.
Jayalantara mewanti-wanti tugas TPH Kejari Buleleng sebatas pendampingan hukum, bukan perlindungan. Pendampingan hukum bidang perdata dan tata usaha negara dilakukan agar pelaksanaan kegiatan terlaksana sesuai dengan regulasi yang ada.
“Jika upaya pendampingan diabaikan, maka konsekwensi hukum wajib dilakukan secara perdata, termasuk pidana bila ada indikasi kerugian negara,” pungkasnya. (kar)
