BULELENG – Momentum doa bersama di Pura Perjuangan Desa Sumberkelampok Kecamatan Gerokgak, tak hanya dimanfaatkan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Bali untuk memenuhi undangan warga masyarakat sekaligus menyerap aspirasi terkait rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara.
Pada pertemuan yang dihadiri Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra, tersebut Sekprov Indra juga menegaskan tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan.
“Persembahyangan yang dilakukan umat hindu dan muslim ini, merupakan pertanda baik untuk penyelesaian masalah lahan milik negara yang akan dibangun bandara ini,” tandas Sekprov Dewa Indra mewakili Gubernur Bali Wayan Koster, Sabtu (7/11/2020) usai doa bersama di Pura Perjuangan Desa Sumberkelampok.
Selain bentuk permohonan restu secara niskala, kata Dewa Indra, doa bersama ini juga diharapkan sebagai awal yang baik dari rencana pembangunan bandara internasional di Bali Utara.”
Agar nantinya, baik itu dari pihak pemerintah maupun warga desa tidak ada yang merasa dirugikan. Doa bersama yang kita lakukan tadi adalah pembuka pintu agar proses perundingan kedepannya dapat mencapai titik temu yang terbaik,” tegasnya.
Warga masyarakat Desa Sumberklampok juga diharapkan agar selalu memberi masukan serta saran kepada Pemerintah Provinsi Bali.
“Jangan sampai ada pihak lain yang mempunyai kepentingan pribadi atau kelompok ikut membuat suasana tidak kondusif. Mari kita percayakan semua kepada tim sembilan, Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng untuk memberikan solusi terbaik bagi kita semua khususnya masyarakat Desa Sumberkelampok,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama. Menurutnya, kehadiran Pemprov dan DPRD Provinsi Bali serta Pemkab Buleleng, merupakan bentuk keseriusan pemerintah yang harus didukung penuh.
“Saya ingin langsung mendengarakn aspirasi masyarakat. Dan saya ingin, masalah yang sudah turun temurun disini, tidak selesai-selesai, mudah-mudahan atas asung kerta waranugraha hyang widhi, kita bisa menyelesaikan masalah ini, kita tidak ingin menabung masalah,” tandasnya.
Yang penting masyatakat ihklas, pemerintah berusaha dan DPRD Bali tinggal meligitimasi.”Kepemilihan tanah yang sah adalah sertipikat dan pemerintah segera mengeluarkan sertipikatnya, dan masyarakat dukung program pemerintah yang baik ini, jaga keamanan, dan saya pasti berada dibelakang masyatrakat, dan segaris dengan pemerintah,” tegasnya.
Sementara Ketua Tim Sembilan, Putu Ariana menyatakan sesuai hasil pertemuan dengan Gubernur Bali, untuk pekarangan dan fasilitas umum, sudah bebas kurang lebih 100 hektar.”Itu sudah tidak terhitung, sudah bebas, kurang lebih 100 hektar.
“Masih sisa sekitar 500 hektar lebih, itulah yang dibagi 70 : 30, 70 untuk masyarakat, 30 untuk pemerintah provinsi, tinggal menunggu persetujuan dari Ketua DPRD Provinsi Bali,” ungkapnya. Hal ini disepakati dalam dua minggu, setelah itu tim desa bekerja dengan BPN untuk pengalokasian 70 : 30.”Karena sesuai hasil pertemuan lebih cepat lebih baik, setelah menjadi hak milik baru warga masyarakat diajak bicara tentang bandara,” tandasnya.
Terkait kesepakatan tentang pembangunan bandara, Ariana menyatakan masih belum berani berspikulasi.
“Itu kan kita belum berani berspikulasi, yang jelas hasil perundingan demikian, nanti akan ada perundingan lagi,” pungkasnya.(kar)
